Dugaan Korupsi Surya Darmadi Rp78 Triliun, KPK: Tak Ada Rebutan Perkara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada rebutan perkara dalam mengusut kasus bos PT Duta Palma/Darmex Group, Surya Darmadi.

 Tersangka kasus korupsi penguasaan lahan sawit Surya Darmadi tiba di Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (15/8/2022). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

SOLOPOS.COM - Tersangka kasus korupsi penguasaan lahan sawit Surya Darmadi tiba di Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (15/8/2022). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada rebutan perkara dalam mengusut kasus bos PT Duta Palma/Darmex Group, Surya Darmadi.

Surya Darmadi terjerat kasus suap alih fungsi lahan di KPK. Selain itu, Surya Darmadi juga terjerat perkara korupsi penyerobotan lahan yang merugikan perekonomian Rp78 triliun. Kasus itu ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

“Nanti kami akan diskusikan dengan pimpinan juga apa langkah yang terbaik ya. Kami tidak ada istilahnya rebutan perkara. Tidak ada,” kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Karyoto mengatakan bahwa pihaknya justru membuka kemungkinan melakukan penuntutan bersama dengan Kejaksaan Agung terkait kasus Surya Darmadi.

“Sangat memungkinkan nanti akan dituntut secara bersama-sama. Jadi salah satu, kalau enggak kami yang melimpahkan. Tapi kalau Kejaksaan Agung melimpahkan ke sini kayaknya tidak ya,” kata Karyoto.

Baca Juga : Kesehatan Menurun, Kejagung Tunda Pemeriksaan Surya Darmadi Hari Ini

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung menahan tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit dan pencucian uang, Surya Darmadi. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa Surya Darmadi akan ditahan selama 20 hari ke depan.

“Hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD [Surya Darmadi] dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari,” tutur Burhanuddin saat konferensi pers di Kejagung, Senin (15/8/2022).

KPK menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi ?pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta.

KPK juga menetapkan korporasi PT Palma Satu sebagai tersangka dalam perkara ini. Surya Darmadi masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 9 Agustus 2019.

KPK mengaku akan berkoordinasi dengan Kejagung terkait pemanggilan paksa pemilik Darmex Group Surya Darmadi. “Iya tentu mengenai hal tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak Kejaksaan Agung,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, beberapa waktu lalu.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul KPK dan Kejagung Dipastikan Tidak ‘Rebutan Perkara’ Kasus Surya Darmadi

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Uni Eropa Kecam Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina oleh Rusia

      Rusia dianggap Uni Eropa sebagai ancaman bagi keamanan global.

      Jadi Rujukan se-Indonesia, Ini Alasan Gus Baha Masih Ceramah Berbahasa Jawa

      Walaupun penggemar Gus Baha sudah menjangkau lintas suku dan daerah tapi ia masih sering menggunakan bahasa Jawa di setiap ceramahnya.

      Berulangkali Lakukan KDRT, Rizky Billar Sulit Lepas dari Jeratan Pidana

      Polisi juga meminta Lesti Kejora untuk melakukan visum untuk melengkapi laporannya.

      Gempa Bumi Tapanuli Utara Picu Kebakaran Pasar Sarulla

      Si jago merah melahap bangunan pasar Sarulla dengan kobaran yang besar.

      Puan Maharani Bacakan Ikrar di Hari Kesaktian Pancasila, Begini Isinya

      Ikrar Puan Maharani tersebut yang diamini semua peserta upacara Hari Kesaktian Pancasila.

      Kecam Lukas Enembe, Majelis Rakyat Papua: Tak Elok Judi Pakai Uang Korupsi

      Menurutnya, perjudian dengan menggunakan dana korupsi sangat tidak etis, karena di kampung-kampung di Papua masih banyak masyarakat yang miskin dan menderita.

      Perkuat Pengembangan Experiential Tourism dan Ecotourism Kalitaji Kulonprogo

      Keunikan landscape Lembah Kalitaji sangat potensial untuk pengembangan experiential tourism yang memberikan pengalaman bagi wisatawan.

      Kemenristekdikti Hadirkan 7 Program Kedaireka 2022

      Tujuh program Ekosistem Kedaireka yang diluncurkan meliputi Kedaireka Academy, RekaTalks, Match Making Innovation Forum, RekaPitch, CEO Mentorship, RekaPreneur, dan RekaPods.

      Jokowi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

      Presiden Joko Widodo alias Jokowi memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu (1/10/2022). 

      Aktivis Papua Minta Lukas Enembe Hadapi Proses Hukum di KPK

      Aktivis Papua Charles Kossay meminta Gubernur Lukas Enembe berjiwa besar untuk menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

      Kunjungan ke Gili Ketapang Probolinggo Naik Drastis Seusai Pandemi Mereda

      Pulau kecil di Probolinggo Jatim yang menawarkan keindahan alam bawah laut lewat snorkeling tersebut selama pandemi pernah nol kunjungan selama empat bulan.

      Tapanuli Utara Diguncang Gempa M 6.0, 1 Warga Meninggal Dunia

      Selain menyebabkan 1 warga meninggal dunia, gempa bumi di Tapanuli Utara Sumatra Utara juga menyebabkan sembilan orang terluka.

      Puan Bakal Bacakan Ikrar di Upacara Hari Kesaktian Pancasila

      Sejumlah wakil rakyat menjadi petugas pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu (1/10/2022), termasuk Ketua DPR Puan Maharani yang ditugasi membacakan dan menandatangani ikrar. 

      Masa Berlaku Paspor RI Jadi 10 Tahun, Begini Syarat dan Cara Penerbitannya

      Imigrasi menyatakan untuk wakru penerapan paspor dengan masa berlaku 10 tahun masih dalam tahap persiapan.

      Ini 4 Negara yang Eksis Komunis

      Komunis adalah salah satu ideologi yang diterapkan di beberapa negara. Hingga kini, eksistensi negara komunis masih ada.

      Besok Operasi Zebra 2022 Dimulai, Kakorlantas: Tilang Bukan Target, Tapi Tertib

      Operasi Zebra 2022 yang akan dilaksanakan selama 14 hari di seluruh wilayah Indonesia mulai 3-16 Oktober 2022.