Solopos.com, WONOGIRI — DPRD Wonogiri menjalankan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Agar protokol jaga jarak berjalan efektif, kapasitas ruang rapat paripurna, yakni Graha Paripurna, dikurangi 50 persen.
Sekretaris DPRD Wonogiri, Gatot Siswoyo, menyampaikan pihaknya membuat standar operasional prosedur pelaksanaan protokol kesehatan sejak Covid-19 mewabah. Seluruh pegawai Sekretariat Dewan (Setwan) dan anggota DPRD harus mematuhi SOP tersebut.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Gampang Marah Saat Lapar, Ini Penjelasan Para Ahli
Gatot mencontohkan ihwal pelaksanaan Rapat Paripurna. Pada masa pandemi ini Rapat Paripurna DPRD tetap digelar. Namun, kapasitas Graha Paripurna dikurangi setengahnya agar tempat duduk peserta rapat dapat ditata sedemikian rupa, sehingga letaknya tak berdekatan. Pada kondisi normal ruang rapat dapat menampung lebih kurang 150 orang baik dari legislatif maupun eksekutif. Pada masa pandemi Covid-19 kapasitas dibatasi maksimal 50 orang.
“Seperti dapat dilihat sebelumnya, setiap anggota DPRD dan pimpinan DPRD pasti selalu memakai masker saat Rapat Paripurna. Sebelum masuk suhu tubuh mereka pun dicek menggunakan thermo gun. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer juga wajib dilakukan,” kata Gatot saat dihubungi Solopos.com, Rabu (18/11/2020).
Dalam pantauan di Sidang Paripurna, seluruh peserta rapat, termasuk pimpinan DPRD dan otoritas Pemkab, memakai masker. Tak semua pimpinan DPRD berada di kursi depan. Kursi depan hanya untuk Ketua DPRD dan Bupati/Plt. Bupati. Tiga Wakil Ketua DPRD lainnya berada di kursi lain dekat mimbar. Tempat duduk pimpinan DPRD diatur sedemikian rupa agar tidak berdekatan.
Para pimpinan DPRD, anggota DPRD, Bupati/Plt. Bupati hanya melepas masker saat menyampaikan sambutan/paparan di mimbar. Setelah itu mereka kembali memakai masker.
Banggar
Gatot melanjutkan, pengaturan juga dilakukan pada kegiatan rapat Komisi dan Badan Anggaran (Banggar). Pada pembahasan RAPBD Wonogiri 2021 di tingkat komisi dan Banggar, peserta rapat tidak sebanyak pada kondisi normal.
Pimpinan DPRD dan Pemkab sepakat pihak eksekutif yang boleh mengikuti rapat hanya pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Pegawai lainnya diminta mengikuti rapat secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pegawai, pimpinan OPD dapat meminta pegawai bersangkutan untuk mengikuti rapat tatap muka.
Pencinta Moge Merapat, Ini Harga CBR1000RR-R Fireblade di Jawa Tengah
“Kegiatan di luar pun, misalnya kunker anggota Komisi di daerah tertentu, pasti mereka selalu kami angkut menggunakan minimal dua mobil minibus. Itu supaya duduk mereka tak berdekatan. Jangan sampai pas ada operasi yustisi para anggota DPRD kedapatan duduknya di mobil berhimpitan. Anggota DPRD harus menjadi contoh yang baik, jadi tempat duduk di mobil kami atur sedemikian rupa,” imbuh Gatot.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
