DPRD Wonogiri Minta Tindak Tegas Pengguna Jaring Keruk dan Branjang di WGM

Solopos.com, WONOGIRI — DPRD Wonogiri menolak keras penangkapan ikan menggunakan jaring keruk dan branjang di Waduk Gajah Mungkur (WGM) Wonogiri.

Hal itu lantaran dapat merusak habitat ikan dan merugikan banyak nelayan ikan di WGM Wonogiri.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Pernyataan itu disampaikan para pimpinan DPRD Wonogiri pada acara Press Release Laporan Kinerja DPRD Wonogiri Juni-Agustus 2022 di ruang rapat Sekretaris Dewan DPRD Wonogiri, Senin (19/9/2022). 

Sebelumnya, para warga dalam ekosistem usaha perikanan di WGM Wonogiri mengaku resah dengan keberadaan nelayan yang menggunakan jaring keruk dan branjang.

Mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri menindak tegas pada pelaku pengguna jaring keruk dan branjang. Terlebih sejumlah pelaku disinyalir merupakan warga luar Wonogiri.

Ketua DPRD Wonogiri, Sriyono, mengatakan DPRD Wonogiri sudah menerima aduan masyarakat terkait maraknya penggunaan alat tangkap ikan jenis jaring keruk dan branjang di WGM Wonogiri.

Bahkan, DPRD Wonogiri sempat menjadwalkan audiensi dengan beberapa elemen masyarakat yang dirugikan akibat pengguna alat tangkap ilegal tersebut. Tapi audiensi itu dibatalkan elemen masyarakat itu sendiri, malam sebelum kegiatan itu dilaksanakan.

“Tapi kami lembaga dewan [DPRD Wonogiri]  jelas menolak keras penangkapan ikan dengan cara begitu [menggunakan jaring keruk atau branjang]. Kami akan tindak lanjuti lagi. Itu bisa diselesaikan dengan operasi, hal begitu tidak bisa hanya sekadar diimbau,” kata Sriyono kepada wartawan, Senin.

Penangkapan ikan dengan jaring keruk atau branjang akan merusak populasi ikan di WGM.

Mata jaring itu berukuran kecil tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dengan begitu ikan berukuran kecil yang seharusnya belum boleh ditangkap justru ikut terjaring.

“Kalau kita lihat di luar, pemancing [nelayan] kalau menangkap ikan, terus di dalamnya ada ikan yang telurnya saja dilepaskan kok. Lah ini malah ikan yang kecil-kecil ikut ditangkap. Ya ndak boleh. Kami enggak sepakat penangkapan ikan dengan cara itu,” ujar dia.

Dia menambahkan pelaku seharusnya ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sriyono menilai para pelaku tetap tidak akan jera lantaran sanksi yang diberikan tidak diberikan sesuai dengan regulasi yang ada. 

“Yang terpenting penegakan hukum harus dijalankan. Kemudian harus ada keadilan. Saya yakin, kalau itu dijalankan pasti mereka akan patuh. Tangkap, penjarakan. Pertama mungkin kapalnya tenggelamkan,” ungkap dia.

Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Dislapernak Wonogiri, Catur Wuryaningsih Margihastuti, menegaskan penggunaan Branjang di WGM dilarang. Hal itu termaktub dalam Peraturan Daerah No.9/2003.

Beberapa tahun lalu, Dislapernak sering mengadakan razia operasi bersama Satpol PP dan Polres Wonogiri. Dalam operasi itu petugas menyita Branjang di WGM.

Hanya, pelaku sulit ditemukan lantaran mereka kerap menangkap ikan pada malam hari.  jika pelaku ditemukan, tindakan yang diambil berupa pembinaan.

“Dislapernak Wonogiri tidak berwenang untuk menangkap pelaku. Penindakan atau penangkapan itu bukan wewenangnya dinas. Sebenarnya kami juga tidak melakukan razia operasi, tapi memantau,” kata Catur saat dihubungi Solopos.com, Jumat (16/9/2022).

Saat ini, Dislapernak tidak menggunakan cara razia operasi dengan merusak atau menyita Branjang. Hal itu lantaran cara tersebut dinilai belum optimal dalam memberantas penggunaan Branjang.

Kini, Dislapernak menggunakan cara-cara persuasif dengan memberikan pengertian tentang Branjang kepada nelayan di WGM.

“Kami tidak bisa asal, tidak sembarangan dalam menghadapi itu. Kami tidak ingin ada konflik sosial di nelayan. Makanya kami mengubah cara dengan persuasif. Istilahnya ini masih tahap percobaan, karena dengan cara razia operasi seperti tahun-tahun terbukti belum optimal,” ujar dia.