Karanganyar (Espos)–DPRD Karanganyar menuding bencana longsor di Kelurahan Blumbang, Tawangmangu, Selasa (15/6), akibat kelalaian Pemkab. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Perda dinilai gagal melaksanakan tugasnya.
Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Juliyatmono, menegaskan musibah yang menelan empat korban jiwa tersebut tak perlu terjadi jika Pemkab bersikap tegas terhadap pelaku penambangan liar galian C. Dia mengatakan Dewan sudah sering mengingatkan Eksekutif, tetapi tak mendapat tanggapan memadai.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Sejak pertama proyek jalan tembus dikerjakan, kami sering sampaikan agar kegiatan penambangan liar di sekitarnya dihentikan, sangat berbahaya. Apalagi keberadaannya tidak dilengkapi dengan izin. Namun mana tanggapannya?” ujarnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (17/6) siang.
Politisi Partai Golkar ini menyatakan, Satpol PP sebagai penegak Perda semestinya bertindak proaktif terkait masalah penambangan liar galian C. Hal itu karena memang sudah ada Perda tersendiri yang mengaturnya. Penambang yang tak mengantongi, tegasnya, harus ditutup untuk proses penertiban.
Juliyatmono menambahkan, ketegasan Pemkab Karanganyar amat penting guna ketertiban kegiatan penambangan di seluruh kecamatan di wilayah setempat. Menurutnya faktor-faktor yang tak terkait dengan keselamatan harus dicarikan solusinya agar tidak menjadi kendala penegakan Perda, terlebih dengan risiko kebencanaan yang sangat tinggi di Kabupaten Karanganyar.
“Secara spesifik karena menyangkut penegakan Perda, itu menjadi tugas Satpol PP. Mereka harus proaktif, tidak perlu menunggu perintah untuk bergerak. Kasus di Tawangmangu merupakan bukti kegagalan penegakan Perda,” serunya diamani Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat, Tri Haryadi.
try
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
