DPRD Tanggapi Sorotan tentang Relokasi Kantor Pemkab

Salah satu gedung kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Boyolali yang berlokasi di lahan relokasi di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, masih dalam proses pembangunan. (JIBI/SOLOPOS/Septhia Ryanthie)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Anggota DPRD Boyolali dari Fraksi Nurani Partai Golongan Karya (FNPG), Agus Ali Rosyidi, mengakui adanya beberapa persoalan yang mengiringi proses realisasi program relokasi kantor Pemkab tersebut. Pihaknya berharap kritikan dan koreksi yang datang dari sejumlah elemen masyarakat terhadap persoalan tersebut, dapat menjadi perhatian bagi Pemkab, khususnya Bupati Boyolali, Seno Samodro.

“Saya menilai, masukan yang datang dari sejumlah elemen masyarakat itu baik, agar menjadi koreksi dan perhatian, sehingga kelak persoalan hukum yang muncul terkait pelaksanaan program relokasi itu tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Saat ini, prosedur administratif dan normatif yang harusnya diselesaikan, ya harus dituntaskan terlebih dulu,” ujar Agus ketika dimintai tanggapan seputar pelaksanaan program relokasi itu.

Agus yang juga menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boyolali itu menyatakan, dari sisi anggaran, rencana pengalokasian anggaran untuk merealisasikan program itu di internal Banggar, cukup alot. “Kami juga mencermati alokasi anggaran tersebut, khususnya senilai Rp55 miliar yang diajukan dalam RAPBD 2013. Jangan sampai nantinya, dari kegiatan dengan anggaran Rp55 miliar itu muncul duplikasi anggaran. Kami berharap Rp55 miliar itu sudah mencakup keseluruhan untuk penyelesaian relokasi,” tegasnya.

Ditemui terpisah, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Boyolali, Turisti Hindriya mengakui Pemkab perlu menuntaskan terlebih dulu sejumlah persoalan teknis yang berkaitan langsung dengan proses relokasi kantor Pemkab tersebut. Namun terlepas dari persoalan-persoalan tersebut, Turisti meyakini dengan direalisasikannya program relokasi kantor Pemkab tersebut akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di Boyolali kelak.

“Kalau saya menyebut ini sebagai strategi manajemen tingkat tinggi yang tidak populer. Hasilnya memang tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, tapi saya yakin mulai 2014 nanti pertumbuhan ekonomi di Boyolali bisa terdukung dengan program ini,” ungkap Turisti.

Digambarkan Turisti, pascarelokasi tersebut, akan ada sejumlah aset Pemkab yang nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Melalui aset tersebut, Pemkab bisa mewujudkan visi dan misi Boyolali, salah satunya proinvestasi. “Aset-aset itu bisa disewakan atau dijual kepada para investor sehingga Boyolali bisa mendapatkan PAD [pendapatan asli daerah] yang sangat tinggi dari situ,” imbuh Turisti yakin.