DPRD soroti rencana pemindahan PKL ke pasar

Solo (Espos)–Langkah Dinas Pengelola Pasar (DPP) yang berencana mengalihkan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) menempati los dan kios di pasar tradisional mendapat sorotan dari kalangan Komisi III DPRD Solo.

Sekretaris Komisi III DPRD Solo Umar Hasyim mempertanyakan rencana DPP itu sebab, kios dan los yang saat ini masih kosong telah ditargetkan sebagai pemasukan dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

“Itu nanti jika PKL dimasukkan dalam kios atau los, seperti apa. Apakah menyewa, membayar atau digratiskan. Ini terkait dengan target PAD dari penjualan kios dan los yang masih kosong,” ujar Umar di Gedung Dewan, Jumat (4/6).

Dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009 diungkapkan, penjualan sisa kios dan los yang masih kosong akan menjadi salah satu sumber PAD. Umar mengatakan, jika nanti PKL diminta menempati kios atau los secara gratis maka rencana pendapatan dari kios dan los yang masih kosong jadi gagal.

“Jangan sampai kebijakan memindahkan PKL itu melanggar aturan yang ada. Memang upayanya memberikan solusi kepada PKL, namun jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari,” ungkap politisi PAN itu.

Dia mengakui, penataan PKL di Solo sudah menjadi percontohan tingkat nasional. Namun, lanjut dia, hal itu jangan sampai memberikan peluang bagi PKL di tepi jalan terus bertambah.

Rencananya, PKL akan ditempatkan ke pasar-pasar yang penempatan losnya gratis seperti Pasar Notoharjo, Jebres, Kadipolo, Kembang, Pasar Gading, Pasar Sangkrah dan Pasar Hardjodaksino. Namun, itu hanya diberikan untuk los saja, sedangkan kios yang digratiskan hanya Pasar Notoharjo. Sedangkan, beberapa pasar yang kios dan losnya masih kosong dan sudah ditargetkan masuk dalam PAD tetap dijual

dni