Lahan bekas Pasar Klewer timur. (Solopos-Dok)

<p><strong>Solopos.com, SOLO</strong> --&nbsp;Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo berkomitmen menganggarkan pembangunan Pasar Klewer sisi timur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat pada tahun 2019.</p><p>Hal itu dilakukan karena DPRD merasa kecewa dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang tak kunjung menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk dana pembangunan Pasar Klewer.</p><p>DPRD berasumsi jika hingga September 2018 DIPA belum juga turun, kecil kemungkinan proyek pembangunan dapat dikerjakan.</p><p>Hal tersebut bakal mengulang sejarah kelam kegagalan proyek pada 2017 <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180918/489/940368/solopos-hari-ini-petahana-kuasai-nomor-urut-1" title="Solopos Hari Ini: Petahana Kuasai Nomor Urut 1">yang disebabkan</a> keterlambatan turunnya DIPA. Akibatnya, tak ada kontraktor yang ambil bagian dalam lelang proyek.</p><p>Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, sudah jengah dengan ketidakjelasan dari Kemendag. Selama ini, Pemkot Solo hanya dipingpong saat meminta kejelasan anggaran pembangunan Pasar Klewer sisi timur.</p><p>&ldquo;Kasihan para pedagang yang nasibnya terkatung-katung,&rdquo; ujarnya saat ditemui <em>solopos.com</em> di kantornya, Senin (17/9/2018).</p><p>Ia berkomitmen bakal memperjuangkan anggaran pembangunan Pasar Klewer sisi timur dalam APBD Kota Solo 2019. Menurutnya, kemungkinan anggaran yang <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180918/489/940246/pkl-cfd-juanda-solo-tuntut-barikade-dibuka-pukul-09.00-wib" title="PKL CFD Juanda Solo Tuntut Barikade Dibuka Pukul 09.00 WIB">bisa dialokasikan</a> adalah Rp25 miliar-Rp30 miliar.</p><p>&ldquo;Komitmen saya sebagai anggota DPRD Kota Solo, 2019 akan dianggarkan. Kami sudah <em>jeleh</em> [bosan] hanya dipingpong oleh kementerian. Saya akan bergerak semaksimal mungkin,&rdquo; kata politikus PDIP tersebut.</p><p>Honda Hendarto mengatakan tahun lalu DIPA untuk Pasar Klewer sisi timur turun pada Oktober. Akhirnya, tak ada kontraktor yang berani mengikuti lelang tender. Tahun ini, ia juga pesimistis akan ada kotraktor yang mau ikut karena sudah mepet akhir tahun.</p><p>&ldquo;Tidak perlu mengandalkan kementerian. Maka kami mohon Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo siap-siap plan A dan plan B. Misal dana turun Rp25 miliar-Rp30 miliar, mungkin bisa dibuat satu <em>basement</em> saja tak apa-apa. Asalkan pedagang bisa kembali berdagang. Kami harap Gubernur juga ikut membantu,&rdquo; terang dia.</p><p>Anggota DPRD dari Fraksi Demokat Nurani Rakyat (FDNR), Abdullah A.A., mengatakan Pemkot Solo telah membuat keputusan merobohkan Pasar Klewer. Maka, pemkot harus bertanggung jawab <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180918/489/940290/uns-solo-beri-pengawasan-khusus-mahasiswa-terindikasi-bermasalah" title="UNS Solo Beri Pengawasan Khusus Mahasiswa Terindikasi Bermasalah">kepada masyarakat</a>.</p><p>&ldquo;Biarpun yang menjanjikan adalah Pemerintah Pusat melalui kementerian, pemkotlah yang harus bertanggung jawab,&rdquo; ujarnya saat diwawancarai <em>solopos.com</em>, beberapa waktu lalu.</p><p>Ia menilai masalah itu terjadi karena kesalahan dalam perencanaan. Seharusnya, pemkot bertindak setelah ada kepastian anggaran dari pusat.<br />Ia mengusulkan agar pemkot mengajukan pinjaman dana ke pusat dalam jangka waktu hingga berakhirnya masa jabatan wali kota saat ini.</p><p>Hal semacam itu sebenarnya pernah dilakukan untuk membiayai pembangunan RSUD Solo. Pembayarannya kemudian dilakukan secara mencicil selama beberapa kali cicilan.</p><p>&ldquo;Kalau itu mau dilakukan, harus segera dibicarakan dengan pusat karena prosesnya juga tidak cepat. Saya menilai, kalau memakai APBD Kota Solo, akan terjadi masalah pemerataan pembangunan kalau anggarannya mencapai Rp50-an miliar,&rdquo; terang politikus Partai Hanura tersebut.&nbsp;</p>


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten