DPRD Solo Minta PKMS Kader Dikaji Ulang

SOLO — Kalangan DPRD Solo menilai langkah pemkot yang berencana memberikan fasilitas Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) secara khusus kepada seluruh ketua RT, RW, dan posyandu perlu dikaji ulang. Pemkot diminta untuk memikirkan penghargaan lain selain PKMS.

Wakil Ketua DPRD Solo, M Rodhi, menjelaskan pemberian penghargaan tersebut dapat berupa penambahan biaya operasional. Hal tersebut dinilai lebih menyasar ke semua RT dan RW.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Pemberian PKMS, jelasnya, justru bakal menimbulkan permasalahan lain. “PKMS terutama gold diperuntukkan untuk masyarakat miskin, sedangkan silver untuk masyarakat biasa. Sementara, tidak semua ketua RT dan RW itu masuk dalam kategori penerima PKMS,” ungkapnya, Minggu (30/9/2012).

Ditambahkannya, data PKMS sering digunakan sebagai data kemiskinan di Kota Solo. “Kalau ada reward dengan memberikan PKMS dengan kondisi ketua RT dan RW yang tidak sama, maka data kemiskinan yang ada di Kota Solo tentu bakal bertambah. Datanya jadi tidak realistis,” ungkap politisi dari PKS tersebut.

Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, menyampaikan sesuai dengan regulasi yang diberlakukan, pengguna PKMS adalah masyarakat Solo diluar pegawai pemerintah. Padahal, sejumlah ketua RT dan ketua RW diketahui sebagai PNS di lingkungan pemkot.

“Perlu dikaji ulang rencana itu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Solo, YF Sukasno, menyampaikan pihaknya hingga kini belum mengetahui teknis pemberian PKMS tersebut.

“Belum ada pemaparan. Saya sendiri tidak tahu mekanisme pemberiannya seperti apa,” ujarnya.

Pemerintah Kota (Pemkot Solo) berencana menerbitkan kartu PKMS kepada ketua RT, RW dan kader posyandu dengan nama PKMS kader. Pemberian layanan kesehatan tersebut sebagai balas budi pemerintah atas pengabdian ketua RT, RW, dan kader posyandu.