DPRD serukan bentuk tim penanggulangan wereng

Karanganyar (Solopos.com) – Mengganasnya wereng di Karanganyar membuat Komisi II DPRD Karanganyar meradang. Mereka mendesak Pemkab segera membentuk tim penanggulangan bencana khusus untuk pertanian.

Ketua Komisi II Abdul Saleh Purwanto alias Ipung kepada wartawan, akhir pekan lalu, mengatakan serangan wereng harus segera disikapi bersama. Apalagi, serangan wereng kali ini benar-benar ganas. Hampir seluruh tanaman padi terserang wereng, terutama di daerah penyangga pangan seperti Karanganyar Kota. ”Pemkab harus segera tanggap bentuk tim penanggulangan bencana khusus pertanian. Jangan sampai serangan wereng mengganggu stok pangan Karanganyar,” tegas Ipung.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ipung mengatakan tim penanggulangan bencana pertanian dibentuk untuk mengatasi persoalan pertanian. Selain itu, tim untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh serangan hama tersebut. Dia menambahkan, dampaknya, petani rugi puluhan juta rupiah. Selain menanggulangi serangan hama, tim tersebut diharapkan dapat membantu petani dari segi pendanaan. ”Ini harus ditanggapi secara serius. Nasib petani sekarang semakin terjepit, sudah lahannya puso, utang juga di mana-mana. Dampak secara ekonomi sangat besar,” ujarnya.

Ipung mengatakan tim penanggulangan bencana khusus pertanian akan bertugas mengantisipasi serangan hama. Sehingga, serangan hama tidak meluas, bahkan menyebabkan ratusan hektare tanaman padi puso alias gagal panen. Tim juga bertanggung jawab membantu memulihkan kondisi petani pascaserangan hama.

Libatkan semua pihak
Selain wereng, hama tikus dan penyakit tanaman lain bisa menyebar sewaktu-waktu, merusak tanaman petani. Tim tersebut harus melibatkan semua pihak termasuk melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di sektor perbankan. Diharapkan, ada suntikan dana untuk memulihkan ekonomi petani.

Lurah Jantiharjo, Heri Santoso, menyebut serangan wereng di membuat petani terancam tidak bisa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini. Petani kini hanya tinggal menunggu adanya kucuran bantuan dari pemerintah baik berupa obat-obatan maupun bibit jagung. ”Sebagian besar petani sangat menggantungkan hasil panen untuk dapat mencukupi kebutuhannya. Dan jika, melihat kondisi ini tidak menutup kemungkinan petani tidak bisa lagi bayar PBB,” tuturnya.

isw