DPRD Semarang Diwarnai Walk Out

DPRD Semarang diwarnai walk out Fraksi Gerindra yang didukung sejumlah legislator dari fraksi lain.

Semarangpos.com, SEMARANG — Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Kamis (28/9/2017), diwarnai aksi walk out oleh sejumlah fraksi karena tidak menyetujui keputusan rapat tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Aksi walk out secara tegas disampaikan Fraksi Gerindra DPRD Kota Semarang yang kemudian diikuti beberapa fraksi yang menolak menyetujui penetapan kegiatan tahun jamak 2018 yang menjadi agenda rapat itu. Fraksi lain yang tidak menyetujui keputusan rapat itu adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, dan para legislator Partai Persatuan Pembangunan yang tergabung dalam Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Aksi walk out ini merupakan rentetan dari penolakan beberapa fraksi itu yang sebelumnya memilih tidak menghadiri rapat paripurna sampai dengan tiga kali. Ketidakhadiran para legislator itu berujung dengan skorsing karena peserta tidak kuorum.

[Baca juga DPRD Semarang Tak Capai Kuorum, Gerindra Akui Sengaja Mangkir Paripurna]

Ketua Fraksi Partai Gerindra Hermawan Sulis mengatakan sikap politik Gerindra melakukan walk out karena kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang tidak melihat skala prioritas dalam kegiatan tahun jamak. “Skala prioritas dalam kegiatan tahun jamak banyak yang ditinggalkan, seperti pembangunan Pasar Johar yang rencananya awal dua tahun setelah terbakar harus mulai dikerjakan. Masyarakat sudah menunggu,” katanya.

Sulis menepis anggapan bahwa sikap politik yang diambil fraksinya itu karena ada kepentingan politik. Ia tegas menyatakan bahwa tindakan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Semarang itu murni untuk kepentingan masyarakat yang tidak terakomodasi dalam kebijakan Pemkot Semarang.

[Baca juga DPRD Semarang Tunda Rapat Gara-Gara 18 Legislator Mangkir]

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang Lina Aliana menegaskan sikap yang diambil fraksinya ada dasarnya, sebab ada beberapa pengajuan kegiatan tahun jamak yang belum memenuhi aspirasi dan kemauan rakyat. “Kami ini wakil rakyat yang mengemban aspirasi rakyat. Ada beberapa skema project yang belum tentu dibutuhkan rakyat, seperti yang sudah disampaikan tadi saat sidang paripurna,” katanya.

Namun, imbuh dia, program prioritas yang semestinya didahulukan, seperti pembangunan Pasar Johar justru tidak menjadi skala prioritas, padahal masyarakat, khususnya pedagang sudah sangat menantikan.

Senada, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Semarang Wisnu Pudjonggo menambahkan skema pengerjaan kegiatan tahun jamak juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum sehingga semestinya dipertimbangkan. “Dari pengalaman yang sudah kan bisa dilihat. Dari DPRD mendorong proyek harus sekali jadi dalam setahun. Kalau sampai 2-3 tahun, belum tentu pemborongnya satu pihak sehingga bisa menimbulkan persoalan,” katanya.

[Baca juga Wali Kota Semarang Hibahkan Rp18 M ke IMI, DPRD Bertanya-Tanya]

Selain itu, Wisnu mengatakan skala prioritas harus dipertimbangkan dalam kegiatan tahun jamak, seperti Semarang Outer Ring Road (SORR) yang malah belum terselesaikan, dan beberapa proyek lain yang sangat mendesak.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menghargai sikap politik yang diambil beberapa fraksi itu dalam rapat paripurna karena tidak menyetujui penetapan kegiatan tahun jamak 2018. “Namun, sebelumnya kan ada proses pembahasan di badan anggaran yang masing-masing fraksi ada anggotanya yang di banggar. Kami sudah empat kali rapat banggar untuk membahas tahun jamak ini,” katanya.

Semestiya, kata politikus PDI Perjuangan itu, ketidaksetujuan disampaikan saat rapat banggar. “Namun, saat rapat banggar clear semua dan disetujui bersama banggar. Kenapa di paripurna menolak?” tanya dia.

Supriyadi lebih melihat persoalan itu karena faktor komunikasi yang tidak terjalin baik, terutama dari para ketua fraksi sehingga dalam waktu dekat akan mengadakan rapat pimpinan untuk menyamakan persepsi. “Secepatnya, kami agendakan rapat pimpinan. Sebab, kalau tarik-ulur seperti ini dikhawatirkan bisa menghambat pembangunan Kota Semarang. Makanya, komunikasi harus dijalin lebih intens,” pungkasnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya