Semarangpos.com, SEMARANG — Komisi E DPRD Jawa Tengah (Jateng) menyambut baik wacana menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK negeri di wilayahnya mulai tahun 2020 nanti.
Ketua Komisi E DPRD Jateng, A.S. Sukawijaya, mengatakan pihaknya sejak dulu memang mendesak Pemprov Jateng untuk memberikan perhatian besar kepada sektor pendidikan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Promosi Oleh-oleh Keripik Tempe Rohani Malang Sukses Berkembang Berkat Pinjaman BRI
Namun dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov Jateng belum mampu melakukan secara maksimal karena masih fokus dalam pembangunan infrastruktur.
“Makanya kalau ada wacana menggratiskan biaya pendidikan untuk SMA dan SMK negeri yang menjadi kewenangan mereka, tentu kami dari legislatif sangat setuju. Justru itu yang kami dorong sejak dua-tiga tahun terakhir,” ujar pria yang akrab disapa Yoyok Sukawi itu kepada Semarangpos.com, Senin (12/8/2019).
Kendati demikian, Yoyok mengaku hingga saat ini belum bisa memutuskan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana menggratiskan biaya pendidikan SMA dan SMK negeri di Jateng itu. Hal itu dikarenakan Pemprov Jateng belum mengajukan rancangan untuk merealisasikan rencana itu.
“Belum ada semacam political will. Kan pembahasan di Komisi E [sektor pendidikan] untuk APBD 2020 baru pekan depan. Mungkin baru pekan depan bisa diketahui angkanya,” ujar politikus Partai Demokrat itu.
Meski demikian, Yoyok menilai Jateng sangat mampu untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK negeri. Hal itu berkaca pada alokasi dana pendidikan yang mencapai Rp5 triliun atau 20 % dari APBD.
Terlebih lagi, Provinsi Jawa Timur (Jatim) hanya membutuhkan alokasi anggaran mencapai Rp1,8 triliun untuk menggratiskan SPP bagi siswa SMA dan SMK negeri di wilayahnya. Sementara, Pemprov Jawa Barat (Jabar) berencana mengalokasikan dana Rp2,1 triliun untuk menerapkan langkah serupa.
“Masak Jateng enggak mampu untuk mengalokasikan dana sebesar itu demi pendidikan. Saya rasa mampu kalau mengacu Undang-Undang (UU) yang mewajibkan alokasi 20% APBD untuk pendidikan gratis,” ujar Yoyok.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
