DPRD rekomendasikan Walikota lakukan inventarisasi aset

YF Sukasno (Dok. SOLOPOS)

Solo (Solopos.com)–DPRD Kota Solo menerbitkan rekomendasi kepada Walikota untuk melakukan inventarisasi aset menyusul banyaknya aset kota yang belum tercatat dalam neraca keuangan dengan nominal kurang lebih Rp 2 triliun.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Berdasar informasi yang dihimpun, saat ini nilai aset Kota Bengawan mencapai Rp 6,37 triliun. Nilai itu dari perhitungan Rp 5,86 triliun berupa aset tetap dan Rp 413 miliar berupa aset lainnya.

Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, mengatakan berdasarkan pencermatan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa tahun terakhir, Pemkot belum juga bisa tertib dalam hal pencatatan aset. Diperkirakan masih ada 25% aset kota yang belum tercatat sehingga belum masuk dalam neraca keuangan.

”Berdasarkan pencermatan kami atas sejumlah laporan BPK, soal aset ini memang sampai sekarang masih belum tertib juga. Jadi sampai sekarang masih banyak aset Pemkot baik itu berupa tanah atau bangunan yang berdiri di atas tanah Pemprov Jateng atau tanah negara yang belum tercatat dan juga belum disertifikatkan,” ujarnya, Rabu (20/7/2011).

Sejumlah aset yang belum tercatat antara lain Hotel Maliawan, tanah Puskesmas Serengan yang saat ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Pondok Persada dan beberapa aset lain.

Dengan banyaknya catatan BPK mengenai aset kota, Supriyanto menambahkan neraca yang disajikan kepada Pemkot saat ini sangat diragukan kebenarannya. DPRD akhirnya mengeluarkan rekomendasi agar Walikota segera melakukan inventarisasi aset.

”Sebenarnya itu kan Walikota sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) mengenai aset. SK itu bernomor 031/83/I/2010 tentang Penetapan Nilai Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah. Nah seharusnya dengan SK itu kan Pemkot bisa menyajikan data yang benar mengenai aset pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD, YF Sukasno, mengatakan hal senada. ”Kami memang sudah menerbitkan rekomendasi supaya Pemkot segera melakukan inventarisasi aset pemerintah. Harapan kami ada data yang benar mengenai aset pemerintah serta ada perlindungan atas aset-aset itu,” ujarnya.

(aps)