DPRD pastikan 2012 tak ada CPNS baru

Rohadi Widodo (JIBI/SOLOPOS/dok)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Ini karena ada moratorium dan DPRD sendiri juga tidak akan memberikan anggaran pengadaan CPNS,” jelas Rohadi saat ditemui wartawan akhir pekan lalu. Kemungkinan, kata dia, pengadaan CPNS baru akan digelar lagi pada 2013. Bila 2012 Pemkab berniat menambah CPNS, ujar dia, anggarannya dimasukkan ke APBD Perubahan 2012.

Biasanya, imbuh Rohadi, APBD Perubahan itu disahkan pada September-Oktober. Kalau pengadaan digelar sebelum ada perubahan, APBD tidak bisa menganggarkan. Namun jika setelah perubahan, sepertinya juga tidak mungkin karena waktunya sangat mepet. “Yang penting tidak ada penambahan pegawai dulu. Apalagi saat ini pegawainya juga masih banyak, sehingga belum perlu ada pengadaan CPNS,” paparnya.

Tidak digelarnya pengadaan CPNS pada 2011 dan 2012 bisa menghemat anggaran. Estimasinya, dulu belanja rutin pegawai mencapai 69,8 persen dari anggaran. Kini, anggaran pegawai turun menjadi 66 persen.

Sementara itu, dalam draf KUA PPAS sebelumnya dianggarkan untuk biaya Pilkada senilai Rp 7 miliar. Pembiayaan tersebut akan dioptimalkan pada 2013, mengingat Pilkada Karanganyar baru digelar pada 2013. Selain itu, papar Rohadi, pada KUA PPAS 2012 juga ada penambahan pendapatan sekitar 4,5 miliar. Ini diambilkan dari berbagai pos, seperti pajak, retribusi parkir, pendapatan dari sektor pariwisata dan sebagainya.

DPRD juga meminta kepada Pemkab agar mengintensifkan pemasukan. Misalnya, kata dia, tempat usaha di Palur seharusnya membayar 10 persen dari pendapatan dagangnya untuk pajak. Kenyataannya hanya berapa persen yang masuk ke kas daerah. Ada juga hotel yang seharusnya membayar pajak Rp 500 juta per tahun, hanya menyetor Rp 200 juta. “DPRD sudah meminta untuk sistem billing ke setiap usaha dagang di Karanganyar sehingga ada catatan berapa yang seharusnya mereka harus bayarkan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, mengatakan akan mengirit anggaran. Misalnya untuk pembelian mobil dinas bupati sebisa mungkin yang harganya murah. “Yang penting bisa dipakai untuk jalan ke desa-desa. Tidak perlu yang bagus dengan merek mobil tertentu,” katanya.

fas