DPRD Ogah Tambah Anggaran Pemakaian BBM Kendaraan Dinas

ilustrasi (Epsos/Dwi Prasetya/dok)

SOLO--Kalangan DPRD Kota Solo menilai penambahan anggaran pemakaian bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di kalangan aparatur pemerintahan yang akan diajukan dalam APBD Perubahan (APBDP) 2012, belum diperlukan. Mereka justru meminta agar mobilitas pejabat berkendaraan dinas dilakukan efektif dan efisien.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD, menilai tidak perlu ada anggaran tambahan untuk pemakaian BBM nonsubsidi di kalangan pejabat Pemkot. Menurutnya, alokasi anggaran untuk kebutuhan tersebut di APBD 2012 sudah mencukupi untuk membiayai perjalanan dinas.

”Kalau memang Pemkot nantinya mengajukan ya silakan. Tetap akan kami kaji terlebih dulu. Tapi kalau menurut saya, tidak perlu ada anggaran tambahan untuk itu. Sebab di APBD 2012 kemarin, kami menilai itu sudah mencukupi. Anggaran yang ada itu kami harap dimaksimalkan dulu. Kalau perlu pemakaiannya ya diirit-irit,” tegas Sukasno ketika dimintai konfirmasi, Sabtu (2/6/2012).

Sukasno menambahkan jika nantinya ada perubahan harga atau keharusan memakai BBM jenis pertamax, maka itu tergantung pada bagaimana pintar-pintarnya Pemkot menyesuaikan anggaran yang ada.

Pernyataan senada dikemukakan anggota Banggar DPRD Kota Solo, Abdullah AA. Ditambahkan dia, penambahan anggaran pemakaian BBM untuk kendaraan dinas pejabat Pemkot belum diperlukan terlebih karena dari pemerintah pusat sendiri belum ada keputusan resmi untuk membedakan pemakaian BBM berdasarkan perbedaan cc kendaraan dinas tersebut.

”Sampai saat ini kan belum ada standarisasi untuk membedakan pemakaian jenis BBM berdasarkan perbedaan cc kendaraan dinas. Jadi yang biasanya pakai premium ya biar pakai premium dulu,” kata Abdullah. Terhadap pengajuan anggaran tambahan di APBDP 2012 nantinya, menurut Abdullah, akan lebih baik jika anggaran yang ada, termasuk sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dialokasikan untuk kepentingan lain yang menyentuh masyarakat.

”Jangan melulu untuk kepentingan pejabat saja,” tegasnya.