DPRD mulai keluhkan tunjangan sertifikasi guru

Ilustrasi (Dok.Solopos)

Solo (Solopos.com)–Kalangan DPRD Kota Solo mulai mengeluhkan besarnya alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan guru khususnya tunjangan sertifikasi yang mendominasi belanja pegawai keseluruhan hingga mencapai 60%.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Berdasar informasi yang dihimpun, alokasi anggaran untuk belanja pegawai di jajaran Pemkot Solo mencapai Rp 672 miliar. Dari total dana itu, 60% lebih atau setara Rp 406 miliar digunakan untuk menggaji tenaga di bidang pendidikan serta guru.

Sekretaris Komisi IV, Abdul Ghofar mengatakan sebagian besar belanja dan tunjangan pegawai di Kota Solo digunakan untuk menggaji para pengajar alias guru. “Berdasarkan pencermatan kami, 60% dari belanja pegawai memang digunakan untuk menggaji tenaga pendidikan yang bekerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta guru. Intinya memang yang menyedot anggaran paling banyak adalah guru,” ujarnya, Selasa (20/9/2011).

Dari Rp 406 miliar anggaran untuk tenaga di bidang pendidikan serta guru, sambung Ghofar, Rp 86 miliar di antaranya khusus diperuntukkan untuk membayar tunjangan sertifikasi guru. Dengan demikian, alokasi tunjangan sertifikasi per bulannya mencapai Rp 7,1 miliar.

“Bayangkan dalam waktu satu bulan anggaran yang digelontorkan untuk guru mencapai Rp 7 miliar lebih. Itu hanya untuk sertifikasinya saja lho ya, belum yang gaji. Nominalnya memang besar sekali sehingga terus terang membuat kami mulai pusing,” ujarnya.

Ghofar menambahkan, besarnya alokasi anggaran untuk guru selain disebabkan tingginya tunjangan sertifikasi juga banyaknya jumlah guru yang masih aktif. Dari kurang lebih 12.000 orang pegawai di Kota Solo, 9.000 orang di antaranya berprofesi sebagai guru PNSD.

Besarnya anggaran yang diperuntukkan guru, menurut Ghofar, sebenarnya tidak hanya menimbulkan persoalan di Kota Bengawan. Dalam pertemuan dengan anggota legislator di daerah lain, tunjangan sertifikasi yang membuat bengkak anggaran juga selalu menjadi bahan pembicaraan.

“Dalam pertemuan dengan legislator di sejumlah daerah, topik yang selalu muncul memang tunjangan sertifikasi guru yang sangat menyedot uang rakyat. Bayangkan saja kalau dulunya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, sekarang ini sudah menjadi pahlawan dengan banyak jasa,” ujarnya.

Hal senada diungkap Wakil Ketua DPRD Solo, M Rodhi. Dikatakannya, tunjangan sertifikasi guru memang menyedot banyak anggaran. Dalam anggaran perubahan tahun ini misalnya, sambung Rodhi, sudah dialokasikan rencana tambahan anggaran untuk tunjangan sertifikasi senilai Rp 15,3 miliar. Menjadi persoalan, imbuh Rodhi, pemerintah pusat hanya memberikan dana alokasi umum (DAU) senilai Rp 15,1 miliar.

(aps)