DPRD KULONPROGO : Pendataan Kemiskinan Dikerjakan Tim Independen, Ini Alasannya

DPRD Kulonprogo mendorong pendataan lebih objektif

Harianjogja.com, KULONPROGO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo merekomendasikan pendataan kemiskinan dilakukan tim independen. Diharapkan data yang dihasilkan menjadi lebih objektif karena tidak membawa kepentingan tertentu.

Promosi Skuad Sinyo Aliandoe Terbaik, Nyaris Berjumpa Maradona di Piala Dunia 1986

Hal itu diungkapkan Sasmita Hadi, juru bicara panitia khusus (pansus) rancangan peraturan daerah (raperda) jaminan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin pada rapat paripurna di gedung Dewan, Senin (30/11/2015). Selama ini, setidaknya ada tiga versi data kemiskinan, yaitu oleh Kementerian Sosial RI, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemkab Kulonprogo sendiri. Namun, Dewan meyakini data dari ketiga sumber itu belum ada yang memiliki akurasi dan objektivitas mendekati 100 persen.

“Pendataan kemiskinan sebaiknya dilakukan tim independen agar jelas objektif tanpa dipengaruhi faktor lain yang tidak ada kaitannya dengan penanganan kemiskinan,” kata Sasmita.

Data kemiskinan juga dapat ditentukan dengan mengolaborasikan data dari ketiga sumber itu. Hal itu memperkecil kemungkinan penduduk miskin yang luput dari pendataan.

“Data itu lalu ditetapkan dengan keputusan bupati dan digunakan sebagai dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan,” ujar dia.

Terpisah, Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Kulonprogo, Nur Hadiyanto mengatakan, penyusunan data terpadu sebenarnya sudah diwacanakan. Rencana, sumber data yang dipakai hanya dari BPS sehingga Pemkab Kulonprogo tidak perlu melakukan pendataan sendiri seperti sekarang. Namun, dia mengaku masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait.

Nur menambahkan, pendataan kemiskinan oleh Pemkab Kulonprogo selama ini ditempuh dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kader penanggulangan kemiskinan di setiap kecamatan. Setidaknya ada 16 indikator kemiskinan yang jadi dasar pendataan.

“Tim juga melakukan verifikasi dan validasi. Apakah sudah ada yang mentas dari kemiskinan atau justru yang dulunya kaya malah sekarang jadi miskin,” ungkap Nur.