Hal tersebut bisa direalisasikan dengan membuat perencanaan pembangunan yang detail dan menyeluruh.
Harianjogja.com, WATES-Fraksi PKS DPRD Kulonprogo meminta PDAM Tirta Binangun Kulonprogo bersinergi dengan sejumlah program infrastruktur guna menghindari pemborosan pembiayaan. Secara khusus, PKS menggarisbawahi mengenai koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang memiliki sejumlah program pembangunan jalan.
Promosi Primata, Permata Indonesia yang Terancam Hilang
Ajrudin Akbar, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kulonprogo mengatakan hal tersebut diutarakan terkait dengan rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh PDAM guna membangun dan memperluas jaringan. Rencana pengembangan jaringan oleh PDAM sendiri dianggap baik guna memenuhi kebutuhan air masyarakat Kulonprogo secara luas.
Hal tersebut bisa direalisasikan dengan membuat perencanaan pembangunan yang detail dan menyeluruh. “Jangan sampai DPU selesai membangun jalan tapi setelah itu PDAM menggali jalan untuk memasang pipa,”jelasnya, Rabu(21/9/2016). Sinergi antara kedua pihak terkait ini akan memberi dampak penghematan dana serta efisiensi pekerjaan. Di sisi lain, warga juga tidak akan terganggu terlalu banyak apabila pengerjaan infrastruktur serta pemasangan pipa air dilakukan dengan terkoordinasi.
Ia menyatakan bahwa sebenarnya koordinasi terkait pengerjaan infrastruktur bukan hanya menjadi tugas dari PDAM namun juga pihak lainnya. Namun, pertimbangan ini ditujukan sehubungan dengan Raperda tentang rencana penyertaan modal Pemda kepada PDAM sebesar Rp9miliar. Adapun, dana tersebut akan dibagi rata menjadi 3 tahun anggaran mulai dari 2017 hingga 2019.
Ajrudin mengatakan bahwa dana tersebut tergolong sangat besar untuk Kulonprogo sehingga penggunaan anggarannya harus direncanakan secara matang. Dewan sendiri saat ini sedang mengkaji kelayakan bantuan permodalan tersebut beradasarkan Permendagri 52 Tahun 2012 tentang Investasi Pemerintah Daerah.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP Kulonprogo, Aji Pangaribawa menyatakan bahwa PDAM harus terus berupaya mengoptimalkan layanan secara kualitas maupun kuantitas. Kebutuhan air bersih masyarakat Kulonprogo harus segera dipenuhi secara menyeluruh. “PDAM harus berorientasi pada kepuasan pelanggan,”ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Risman Susandi, anggota Fraksi PAN DPRD Kulonprogo yang menambahkan bahwa diperlukan program terobosan berupa kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut bisa dilakukan dengan program hibah air minum yang bersumber dari dana APBN. Penyertaan modal pemerintah sendiri ditargetkan menjadi suatu bentuk peningkatan pelayanan air minum dengan pipa yang diprioritaskan bagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
