SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis/Dok)

DPRD Kudus berkomitmen turut mengawasi penggunaan Dana Desa.

Semarangpos.com, KUDUS — DPRD Kudus berkomitmen turut serta mengawasi penggunaan Dana Desa dengan melakukan inspeksi ke sejumlah desa di kabupaten setempat yang dinilai pengelolaannya masih memunculkan permasalahan.

Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung

Ketua Komisi A DPRD Kudus Mardijanto di Kudus, Selasa (29/8/2017), mengatakan sasaran inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan anggota Komisi A DPRD Kudus adalah pemerintah desa yang pengelolaan keuangannya dianggap masih ada permasalahan. Di antaranya, kata dia,  melakukan sidak ke Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Ia mengakui, menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa. “Informasinya, laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kudus,” ujarnya.

Adapun rekomendasinya, kata dia, pemerintah desa setempat diminta memperbaiki pengelolaan keuangan desa serta mengembalikan dana hingga ratusan juta rupiah. Berdasarkan atas laporan tersebut, kata dia, DPRD Kudus akhirnya turun ke desa untuk melakukan pengawasan guna memastikan ada tidaknya permasalahan tersebut.

Sebelumnya, kata dia, Komisi A DPRD Kudus juga menggelar sidak ke Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Senin (28/8/2017). Informasi yang diterima, kata dia, di desa tersebut ada dugaan penyelewengan terkait bantuan program bedah rumah di Desa Undaan Lor.

Kepala desanya, kata dia, sudah mengklarifikasi laporan tersebut. Total dana transfer untuk 123 desa di Kabupaten Kudus tahun ini, katanya, mencapai Rp219,89 miliar. Anggaran sebesar itu terdiri atas Dana Desa senilai Rp103,69 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp106,02 miliar, dana bagi hasil pajak daerah Rp8,24 miliar dan dana bagi hasil retribusi Rp1,95 miliar.

Pemerintah Kabupaten Kudus juga mengalokasikan anggaran bantuan keuangan untuk infrastruktur desa mencapai Rp182,4 miliar. “Kami hanya ingin memastikan anggaran desa dikelola secara baik sesuai peraturan,” ujarnya.

Terkait dugaan penyelewengan program bedah rumah, Kepala Desa Undaan Lor Edi Pranoto mengungkapkan, bahwa program bedah rumah sudah dilaksanakan dan tidak ada yang salah dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, Kepala Desa Tergo Bambang Kusdiarso menegaskan, bahwa rekomendasi Inspektorat Kudus sudah dilaksanakan. Ia mengakui adanya kesalahan dalam pengelolaan karena kurangnya pemahaman terkait aturan penggunaan Dana Desa.

“Pada saat itu, kami menginginkan anggaran cepat terserap untuk membiayai kegiatan. Ternyata, hal itu menyalahi aturan,” ujarnya. Selain itu, kata dia, pemerintah desanya juga sudah mengembalikan uang sesuai rekomendasi Inspektorat Kudus.

Bambang menambahkan, bahwa kegiatan infrastruktur yang bersumber dari anggaran dana desa telah berjalan. “Tercatat ada sembilan kegiatan dengan nilai anggaran senilai Rp370 juta yang dikerjakan desa,” ujarnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya