DPRD Kota Jogja Minta Rotasi Jabatan Segera Direalisasikan

Rencana penataan pegawai sudah digulirkan oleh Pemerintah Kota Jogja sejak beberapa waktu lalu

Harianjogja.com, JOGJA-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja segera merealisasikan rencana penataan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jogja.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Bambang mengatakan, rencana penataan pegawai sudah digulirkan oleh Pemerintah Kota Jogja sejak beberapa waktu lalu. Hal itu terkait dengan banyaknya jabatan yang kosong, bahkan 11 organisasi perangkat daerah (OPD) atau jabatan eselon II sampai saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas atau Plt.

Ia khawatir jika penataan jabatan ditunda terlalu lama menimbulkan kinerja yang tidak sehat di kalangan aparatur sipil negara (ASN) khususnya eselon III dan IV. “Jika tidak segera direalisasikan sesuai mekanisme yang ada akan menyebabkan terjadinya suasana kerja yang tidak sehat, sehingga berpotensi menurunnya kinerja terutama pelayanan kepada masyarakat,” kata Bambang, saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (12/2/2018).

Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi sebenarnya sudah bisa menata pegawai sejak 22 November tahun lalu atau enam bulan setelah keduanya dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja periode 2017-2022. Heroe Poerwadi sempat menyampaikan rencana penataan pegawai pada Desember tahun lalu, tetapi saat itu pejabat eselon III dan IV masih disibukkan dengan laporan akhir tahun sehingga ditunda. Menjelang pergantian tahun, Heroe kembali menyampaikan penataan pegawai akan dilaksanakan pada Januari lalu.

Namun, sampai kemarin penataan pegawai belum ada kepastian. Bambang mengatakan banyak ASN yang bertanya-tanya terkait jabatannya apakah akan dimutasi atau tidak. Karena ketidakpastian itu, ASN enggan untuk berinovasi, karena khawatir jika jadi dimutasi, inovasinya tidak akan digunakan. “Jadi saat ini ASN posisinya wait and see [menanti],” ujar Bambang.

Anggota Komisi A ini berujar, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dalam rapat bersama Komisi A beberapa waktu lalu, menyampaikan bahwa penataan pegawai akan selesai pada Februari ini untuk eselon III dan IV. Sementara, untuk eselon II jabatan setingkat kepala dinas direncanakan selesai pada April mendatang karena harus melalui proses seleksi.

“Tapi sampai sekarang panitia seleksi jabatan saja belum terbentuk. Ini yang akan kami tanyakan ke BKPP,” ujar Bambang.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta seleksi jabatan melibatkan akademisi agar terhindar unsur like and dislike.