Pembentukan pansus tersebut untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK
Harianjogja.com, JOGJA-Panitia khusus (Pansus) pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) resmi dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja dalam sidang paripurna yang digelar Senin (8/1/2018).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Pembentukan pansus tersebut untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK kepada Wali Kota Jogja. “Kami targetkan kerja pansus ini selesai dalam waktu kurang dari tiga bulan, sehingga semua catatan BPK bisa segera disempurnakan Pemkot,” kata Anggota Pansus LHP BPK DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti, Senin.
Bambang mengatakan, terdapat beberapa catatan BPK di antaranya soal standar operasional prosedur (SOP) penerbitan kartu keluarga yang belum sesuai ketentuan, pemanfaatan informasi peristiwa kependudukan dengan instansi lain, penginput data diminta cermat dalam melakukan verifikasi data kependudukan.
LHP BPK periode 2015-2017 itu keluar pada Desember lalu. Bambang memaparkan, LHP BPK itu kalau tidak ditindaklanjuti akan berpengaruh terhadap pelayanan publik. Ia mencontohkan, soal koneksi pemanfaatan data dengan instansi lain yang semestinya sudah befungsi, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang harus bolak-balik untuk mengurusnya.
“Pendataan ini sebenarnya kewajiban pemerintah, bukan masyarakat yang harus aktif,” ujar Bambang.
Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai beberapa rekomendasi BPK sudah mulai dijalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), seperti terobosan yang dilakukan Camat Danurejan. Warga Danurejan sudah tidak lagi bolak-balik mengurus perubahan KK, pembuatan akta kelahiran karena sudah diakomodir saat pendaftaran ketika anak masih dalam kandungan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
