DPRD Karanganyar Minta Pemerintah Beri Solusi Bagi Tenaga Honorer

Wakil Ketua DPRD Karanganyar meminta pemerintah tidak serta merta menghapus tenaga honorer tanpa memberi solusi bagaimana nasib masa depan mereka.

 Rohadi Widodo dan Ida Retno Wahyuningsih menjawab pertanyaan wartawan saat mendaftar Pilkada Karanganyar, (Istimewa)

SOLOPOS.COM - Rohadi Widodo dan Ida Retno Wahyuningsih menjawab pertanyaan wartawan saat mendaftar Pilkada Karanganyar, (Istimewa)

Solopos.com, KARANGANYAR — DPRD Karanganyar meminta Pemerintah Pusat memberi solusi bagi para tenaga honorer yang nasibnya kini di ujung tanduk. Hal ini terkait rencana pemerintah menghapus status tenaga honorer pada 2023 mendatang.

Kejelasan nasib tenaga honorer diperlukan mengingat keberadaan mereka mencapai ribuan orang. Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo,  menyebut jumlah tenaga honorer di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) bahkan sampai overload.

PromosiJogja Darurat Sampah, Jawa Tengah Penyumbang Sampah Tertinggi Nasional

Kondisi berbeda untuk tenaga pendidik. Rohadi mengatakan keberadaan tenaga honorer masih kurang. “Di sekolah-sekolah terutama SD masih kekurangan tenaga honorer. Butuh tenaga tambahan di sekolah itu,” kata Rohadi, Jumat (28/1/2022).

Ia tak menampik keberadaan tenaga honorer mampu membantu tugas aparatur sipil negara (ASN). Apalagi banyaknya ASN pensiun, keberadaan tenaga honorer sangat membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Ia berharap ada solusi atas rencana pemerintah menghapus tenaga honorer.

Baca Juga: Ini Aturan yang Bikin Tenaga Honorer Ketir-Ketir akan Nasib Mereka

Menurut Rohadi, salah satu opsi yang bisa diambil adalah para tenaga honorer itu diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Minimal tenaga honorer diangkat menjadi PPPK. Jangan sampai pemerintah asal menghapus saja,” katanya.

Menurutnya Kementerian PAN RB tidak bisa memberlakukan semua daerah itu sama. Sejauh ini keberadaan tenaga honorer, dari guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), hingga tenaga harian lepas (THL), telah berkontribusi dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Jika wacana itu [penghapusan] benar-benar direalisasikan, pemerintah pusat harus ikut bertanggung jawab ketika angka pengangguran di daerah meningkat,” katanya.

Baca Juga: Ribuan Tenaga Honorer di Karanganyar Terancam Nganggur

Ia menambahkan Kementerian PAN RB tidak bisa memberlakukan kebijakan secara tiba-tiba begitu saja. Diperlukan solusi untuk nasib tenaga honorer tersebut.

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

IPAL Terpadu Limbah Ciu di Sukoharjo Diharapkan Segera Dibangun

Dampak yang dirasakan dari pembuangan limbah ciu yakni bau yang menyengat. 

Pedagang di Pasar Mebel Gilingan Solo Kesulitan Cari Lokasi Penyimpanan

Para pedagang Pasar Mebel Gilingan, Solo, mengaku bingung dan kesulitan mencari lokasi penyimpanan barang-barang dagangan mereka setelah kios dibongkar.

Ssttt... Rektor UNS Solo Beri Bocoran Kapan PTM Penuh Dimulai

Rektor UNS Solo, Jamal Wiwoho, memberikan bocoran kapan perkuliatan tatap muka atau PTM secara penuh akan dimulai setelah dua kuliah daring dan hybrid.

Teka-Teki Bantuan Hukum Rp795 Juta yang Jerat BUMDes Berjo Ngargoyoso

Dana bantuan hukum Rp795 juta dalam proyek pemugawan Telaga Madirda diduga jadi sumber penyimpangan di BUMDes Berjo yang merugikan negara. Kasus ini sedang ditangani Kejari Karanganyar.

Di Balik Mistis Alas Donoloyo Wonogiri dan Pohon Jati Ratusan Tahun

Alas Donoloyo Wonogiri yang telah berstatus Cagar Alam memiliki cerita mistis, salah satunya pantangan menebang pohon jati ratusan tahun di kawasan itu.

Revitalisasi Rawa Jombor Jalan Terus, Ini Harapan Penjaring Ikan

Revitalisasi Rawa Jombor, Kecamatan Bayat, Klaten, masih berjalan hingga sekarang, Selasa (17/5/2022).

Peserta Membeludak, Kejurkab Bulu Tangkis Sragen Diperpanjang

PBSI Sragen menggelar Kejurkab Bulu Tangkis yang diikuti 405 peserta dari berbagai daerah di Soloraya. Kejurkab ini memperebutkan piala Bupati Sragen.

Siswa SMP di Sukoharjo Bikin Eco Enzyme untuk Netralkan Limbah Ciu

Aksi penuangan eco enzyme untuk menetralisasikan lingkungan, mengingat aliran sungai di persawahan itu tercampur limbah ciu dari pabrik etanol setempat.

Warga Klaten Pemilik 9 Bidang di 5 Desa Terima UGR Tol Solo-Jogja

Proses pembayaran uang ganti rugi (UGR) lahan terdampak proyek tol Solo-Jogja di Klaten terus bergulir.

Kendaraan Listrik Wisata Solo Dan Sepur Kelinci Boleh Jalan, Tapi...

Kendaraan wisata berbasis listrik dari Pemkot Solo maupun sepur keinci sebenarnya boleh boleh beroperasi namun ada syarat yang harus dipenuhi.

Ternyata Banyak Juga, Ini Jumlah Kereta Kelinci di Klaten

Usaha mengoperasikan kereta kelinci di Klaten terus menjamur. Hingga sekarang, jumlah kereta kelinci di Klaten sudah lebih dari 200 unit.

Waspadai PMK, Disnakkan Sragen Gandeng Polisi Awasi Hewan Ternak

Disnakkan menggandeng Polres Sragen dalam melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di masyarakat untuk mendeteksi ada tidaknya indikasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).

Tak Terawat, Area Bermain Anak di Utara SMAN 8 Solo Mirip Taman Mati

Taman dan area bermain anak-anak di kawasan Mojosongo, Jebres, tepatnya di utara SMAN 8 Solo kini kondisinya tak terawat hingga mirip taman mati.

Kereta Kelinci di Klaten Jadi Transportasi Favorit Warga untuk Tilik

Keberadaan kereta kelinci alias sepur kelinci dinilai sangat membantu masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

Murah Pol! Segini Tarif Jarak Dekat dan Jauh Kereta Kelinci di Klaten

Keberadaan kereta kelinci alias sepur kelinci dinilai sangat membantu masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Di sisi lain, tarif untuk naik kereta kelinci di Klaten ternyata terbilang murah.

Jembatan Jurug: Saksi Modernisasi Masyarakat Kuli di Kota Bandar, Solo

Jembatan Jurug yang bakal direvitalisasi tahun ini menjadi salah satu saksi bisu modernisasi Kota Solo yang semula adalah kota bandar yang dihuni masyarakat kuli, menjadi kota kerajaan.