Karanganyar (Solopos.com) – Komisi I DPRD Karanganyar memastikan akan menyoret anggaran untuk menjaring calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru, bila anggaran untuk pos tersebut diajukan. Alasannya yakni untuk menghemat anggaran. Apalagi, PNS di Karanganyar yang jumlahnya lebih kurang 14.000, dinilai sudah sangat berlebihan.
Sekretaris Komisi I DPRD Karanganyar, Teguh Widayatmo, secara tegas menolak pengajuan pos anggaran untuk pengadaan CNPNS 2011. Komisi I meminta agar BKD menuntaskan administrasi ratusan tenaga honorer baik yang gelombang I maupun gelombang II. “Kalau ditata ulang, PNS sebanyak 10.000 orang yang tersebar di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu sudah cukup. Sekali lagi ini untuk efektivitas dan efisiensi anggaran,” tegas Teguh, didampingi Ketua Komisi I, Mulyono dan beberapa anggota lain akhir pekan lalu.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Ia menilai, anggaran sebaiknya dimanfaatkan untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang sudah rusak di Karanganyar, seperti jembatan, jalan raya maupun beberapa bangunan untuk kepentingan publik. Bila formasi pada 2011 ini ditambah, maka beban APBD Karanganyar akan semakin berat dan pembangunan di Karanganyar terancam tidak terlaksana, sebab anggaran tersedot untuk membayar gaji PNS.
Bila PNS di Karanganyar ditambah, dengan gaji rata-rata Rp 2 juta setiap bulan, maka beban anggaran yang harus dikeluarkan per bulan yakni lebih kurang Rp 100 miliar. “Ini berdasarkan realita yang ada. Faktanya memang seperti itu. Imbasnya, ada pembengkakan dari biaya pos tidak langsung,” ungkap Teguh.
Jika BKD Karanganyar tetap ngotot mengajukan penjaringan CPNS formasi 2011, maka Komisi I melalui lembaga DPRD akan melayangkan surat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menolak permohonan penambahan pegawai. Sebab komposisi PNS di Karanganyar sudah lebih dari cukup. Dan menurutnya, alasan itu sudah cukup jelas dan gamblang. Komisi I belum lama ini juga sudah mengingatkan kepada BKD untuk tidak menambah tenaga baru.
Hal senada juga diungkapkan Mulyono. Ia mengatakan selama ini biaya untuk pegawai baru pun belum terkover. “Lebih baik BKD ngrampungke tenaga honorer dan CPNS yang masih belum ikut prajabatan. Tapi katanya, BKD ngenteni peraturan pemerintah sing durung mudhun. Entah itu benar atau tidak, itu urusannya BKD,” ujar Mulyono.
fas
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
