DPRD Jogja: Pelanggar Reklame Beri Sanksi Tegas

Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/google image)

JOGJA—Seluruh Fraksi di DPRD Kota Jogja sepakat meminta Pemkot memberi sanksi tegas kepada para pelanggar reklame. Desakan itu disampaikan melalui penyampaian pandangan umum fraksi dalam rapat parupurna,Senin (15/10/2012).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan, Suwarto mengatakan, pemasangan reklame di wilayah Jogja perlu dilakukan penataan secara jelas dan tegas agar wajah Kota Jogja tak ubahnya sebagai hutan reklame.

PDI-P, lanjut dia, mendesak agar penyelenggaraan reklame harus sesuai dengan Perda Recana Detail Tata Ruang Kota (RTDTK).

“Hal itu agar pemasangan reklame di Jogja senyampang dan memperhatikan nilai-nilai estetika. Apalagi, wilayah di Jogja memiliki banyak kawasan cagar budaya. Termasuk penataan reklame disesuaikan dengan ciri khas Jogja sebagai kota pendidikan,” kata Suwarto saat menggelar Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terdahap Raperda tersebut, Senin (15/10/2012).

Sementara, juru bicara Fraksi Demokrat Ignatius Prayogo Sunaryo mengatakan, perlu diperhatikan konten reklame sebagai syarat sehingga Pemkot jangan hanya melihat sisi bisnis saja. Hal itu dilakukan agar keberadaan reklame di Jogja tidak menjadi sampah visual.

“Eksekutif juga harus tegas dalam menegakkan aturan dan menjalankan eksekusi. Sanksi tidak hanya administrasi dan denda, tetapi juga mencabut izin dan pelanggar di-blacklist,” usul Sunaryo.

Adapun Fraksi PAN Ali Fahmi menjelaskan, Raperda yang dibahas masih belum ada perubahan yang jelas dibandingkan Perda lama. Perubahan yang ada dalam raperda tersebut, lanjut Fahmi, terkesan tambal sulam. Materi yang perlu dibahas termasuk soal konten, wilayah yang dilarang, pembatasan ukuran reklame dan sanksi tegas.