DPRD Jateng Respons Positif Rencana Pemberian Insentif Ustaz
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh. Zen Adv. (Semarangpos.com-Humas FPKB DPRD Jateng)

Semarangpos.com, SEMARANG — DPRD Jawa Tengah (Jateng) menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang akan memberikan insentif bagi ustaz pondok pesantren (ponpes), guru madrasah diniyah (madin), dan taman pendidikan Alquran (TPA).

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv, menilai pemberian insentif akan menjadi stimulan bagi para pengurus Ponpes maupun guru madin untuk lebih giat dalam memperhatikan pendidikan keagaman.

Sudah seharusnya mereka mendapat hak-haknya, berapapun nominal itu. Yang penting adalah semangat untuk memperhatikan pendidikan keagamaan harus terus digencarkan,” ujar Zen dalam keterangan resmi kepada Semarangpos.com, Kamis (13/12/2018).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan ustaz dan guru madin maupun TPA merupakan pengawal masa depan anak-anak bangsa, khususnya bidang keagamaan.

"Pendidikan karakter dan nilai-nilai nasionalisme, saat ini mutlak harus menjadi prioritas dalam membangun SDM, agar generasi kedepan benar-benar menjadi generasi yang tidak hanya menguasai aspek kognitif saja. Aspek afektif, psikomotorik juga harus mendapatkan perhatian dari negara," terangnya.

Menurut Zen, hasil koordinasi DPRD Jateng dengan Kesra Pemrov Jateng berkaitan dengan bantuan insentif ustaz ponpes, madin dan TPA menunjukkan sinyal positif. Proses pemberian insentif akan diawali dengan pendataan kepada para ustaz calon penerima bantuan.

Para guru, ustaz dan kiai, kata Zen, memang harus diperhatikan kesejahterannya. “Saya kira ini bukan soal Ikhlas atau tidak, dan jangan ditanya lagi soal keikhlasan mereka dalam mendidik dan mengajar di lembaga-lembaga keagamaan. Karena kalau tidak karena keikhlasan dan tanggung jawab mereka mustahil mereka sanggup dan istiqomah mengabdikan diri di lembaga-lembaga keagamaaan tersebut,” bebernya.

Di samping itu, lanjut Zen, tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana terhadap lembaga keagamaan juga harus diperhatikan oleh negara. Sebab selama ini masyarakat sudah maksimal membiayai pengadaan pembangunan, biaya operasional dan perawatan untuk pendidikan keagamaan.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom