Semarangpos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta melakukan mitigasi kebencanaan secara komprehensif guna mengurangi risiko dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam.
“Belajar dari tsunami di Selat Sunda beberapa waktu lalu, sudah semestinya pemerintah mengantisipasi bencana dengan melakukan langkah mitigasi secara komprehensif,” kata anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Jamaluddin di Kota Semarang, Jateng, Senin (31/12/2018).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ia menyebutkan kondisi Jawa Tengah yang disebut sebagai supermarket bencana membuat masyarakat harus waspada terhadap berbagai bencana. Sebagai contoh, kata dia, wilayah selatan Jateng rawan gempa bumi dan berpotensi tsunami, sedangkan wilayah tengah rawan tanah longsor dan wilayah utara rawan banjir serta rob.
Menurut dia, upaya yang bisa dilakukan Pemprov Jateng untuk mengurangi risiko bencana ini antara lain, pemasangan alat pendeteksi bencana atau early warning system (EWS), pembuatan bangunan tahan gempa di daerah yang rawan bencana seperti gempa bumi, gelombang tsunami. Selain itu, Pemprov Jateng juga harus meningkatkan penyadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
“Salah satu yang bisa dilakukan adalah peningkatan Desa Tangguh Bencana sebagai bagian dari upaya mitigasi dan kesadaran menghadapi bencana alam, termasuk pelatihan tanggap bencana dan peningkatan jumlah desa tangguh bencana harus dilakukan secara cepat,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menekankan pentingnya edukasi kebencanaan bagi semua lapisan masyarakat guna meminimalisasi jumlah korban. “Edukasi kebencanaan harus diberikan secara menyeluruh, mulai dari antisipasi bencana, saat kejadian bencana, dan penanganan pascabencana. Bentuk antisipasi bencana yang dimaksud adalah peningkatan kewaspadaan masyarakat terutama yang tinggal di wilayah rawan bencana,” katanya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mengingatkan hal terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah tiap-tiap daerah yang harus sesuai peruntukkannya serta mengacu pada keselamatan warga dari berbagai bencana. “Artinya, wilayah-wilayah yang memang berbahaya atau menjadi lahan hijau dilarang diperuntukkan hal lainnya, lahan-lahan di lereng perbukitan sebisa mungkin tidak dijadikan lahan pertanian,” ujarnya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
