Solopos.com, UNGARAN – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto mengikuti acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kepatuhan Pemprov Jateng dan instansi terkait lainnya secara daring, di Posko Rumah Aspirasi, Ungaran Kabupaten Semarang, Kamis (14/1/2021).
Dalam sambutan pembukaan acara, Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar menyampaikan bahwa pada 2020 pihaknya telah menyelesaikan 4 pemeriksaan di lingkungan pemprov.
Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS
Ahli Epidemiologi: Vaksin Covid-19 Tak Bisa Gantikan Protokol Kesehatan
“Pemeriksaan itu dalam rangka BPK mendorong transparansi dan akuntabilitas,” kata Akbar.
Keempat LHP BPK itu di antaranya pemeriksaan kepatuhan pada Pemprov Jateng dan instansi terkait lainnya atas penanganan pandemi Covid-19 pada 2020 di Semarang, Solo, dan Pekalongan. Kedua, pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan TA 2019-2020 (Semester I) pada Pemprov Jateng dan instansi terkait lainnya di Semarang.
Ketiga, pemeriksaan kinerja atas pengelolaan bank pada PT BPD Jateng dan Instansi terkait lainnya tahun buku 2018 hingga semester I tahun 2020 di Semarang. Dan keempat, pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan investasi dan operasional PT Sarana Patra Hulu Cepu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan instansi terkait lainnya 2017-2020 (Semester I) di Semarang, Surakarta dan Purwokerto.
Mengapresiasi
Menanggapi hal itu, Bambang Kusriyanto mengapresiasi BPK Perwakilan Provinsi Jateng yang telah membantu pemprov dalam kegiatan audit kinerja pemprov dan instansi lainnya, terkait penanganan pandemi Covid-19 pada 2020 sehingga bisa mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Sebelum saya memulai sambutan ini, izinkan kami sampaikan Selamat Hari Ulang Tahun BPK RI yang ke 74, selaras dengan tema, semoga BPK RI Semakin Tangguh dan Terpercaya,” kata Bambang.
Ia mengatakan penyerahan LHP BPK itu akan menjadi kajian dan rujukan bagi anggota Dewan, khususnya saat melaksanakan fungsi pengawasan di Provinsi Jateng. Tentunya, yang menjadi rekomendasi dari BPK tersebut akan ditindaklanjuti.
“DPRD bersama pemprov mempunyai komitmen yang sama, bagaimana menjadi Jateng yang lebih baik. Hasil pemeriksaan kinerja itu khususnya atas penanganan pandemi Covid-19 diharapkan dapat membantu memberikan keyakinan bahwa pandemi Covid-19 sesungguhnya menjadi ujian terhadap kepatuhan bersama serta tanggung jawab untuk mewujudkan ‘bonum commune’ [kebaikan bersama],” jelasnya, didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Jateng, Urip Sihabudin.
Begini Upaya Pemerintah Bangkitkan Sektor Perumahan
Senada, Gubernur Ganjar Pranowo juga mengaku sepakat perlunya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Terkait adanya beberapa catatan dalam LHP BPK tersebut, pemprov akan segera menyelesaikannya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi.
“Terlebih dalam kondisi pandemi ini, perlu adanya konsultasi dengan BPK dalam hal pengelolaan keuangannya,” kata Ganjar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
