DPRD: Evaluasi Pemotongan DAD Rp4 Juta!

Ilustrasi (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/SOLOPOS)

WONOGIRI—Pemotongan dana alokasi desa (DAD) senilai total Rp4 juta untuk kegiatan 251 kepala desa (kades) ke Bali menggelitik kalangan anggota DPRD. Mereka menilai kegiatan tersebut perlu dievaluasi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua DPRD Wonogiri, Wawan Setya Nugraha, saat dihubungi Solopos.com, Jumat (2/11/2012), mengatakan mendukung kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) kades melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan peninjauan ke daerah lain yang lebih maju. Namun, dia menyayangkan mengapa kades yang segera berakhir masa jabatannya harus ikut serta.

“Dilihat dari fungsinya itu kurang efektif. Harapan kami Pemdes [Bagian Pemerintahan Desa] untuk melakukan evaluasi bersama-sama dengan kades soal ini,” ungkap Wawan.

Wawan menyadari di tengah banyaknya tantangan mengelola desa, kades perlu mendapat masukan dan pengalaman melihat desa yang lebih maju agar mereka mampu menciptakan inovasi. Apalagi, program diklat dan peninjauan ini adalah penawaran Kementerian Dalam Negeri. Namun, sekali lagi, dia menegaskan, Pemdes harus memastikan kegiatan ini tepat sasaran.

Nilai DAD Berbeda

Anggota Komisi A DPRD Wonogiri, Abdullah Rabbani, dihubungi terpisah juga menyampaikan hal senada. Dia juga sepakat kegiatan tersebut perlu dikoreksi. Menurutnya, desa yang kadesnya segera lengser bisa meminta perangkat lain untuk mewakili berangkat ke diklat tersebut. Dengan demikian, informasi dan ilmu yang diberikan saat diklat dilanjutkan peninjauan tersebut tetap sampai ke desa bersangkutan.

Tak hanya itu, pemotongan DAD dengan angka yang sama di setiap desa, yaitu Rp3 juta untuk diklat dan Rp1 juta untuk ongkos kades berangkat, juga dinilai Rabbani perlu dikritisi. Dia mengatakan selama ini nilai DAD yang diterima desa berbeda-beda tergantung luas wilayah, jumlah penduduk dan indeks penentu lain.

Semestinya, tandas dia, pemotongan DAD juga menyesuaikan kemampuan desa. “Jangan sama rata, kasihan desa yang jatah DAD-nya kecil harus dipotong senilai itu. Nilai potongannya harus ada perhitungan indeksnya,” sambungnya.

Lebih jauh, Rabbani memastikan akan mengkonfirmasi langsung persoalan ini ke Bagian Pemdes Setda Wonogiri dalam rapat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2013 yang tak lama lagi digelar.

“Nanti akan kami klarifikasi langsung saat rapat banggar [badan anggaran] membahas anggaran 2013,” ujar dia. Rabbani sendiri mengaku telah menjumpai kades yang memilih tidak ikut berangkat diklat tersebut.