DPRD DIY : PP 18/2017 Disebut Sebagai Pencitraan, Benarkah?

DPRD DIY bakal menerima peningkatan gaji

Harianjogja.com, JOGJA — Kenaikan gaji anggota DPRD DIY dipastikan akan berdampak pada penganggaran belanja daerah. Terlebih, hingga kini pemerintah DIY belum bisa memastikan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang akan dikucurkan untuk pemerintah provinsi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Baca Juga : DPRD DIY : Kenaikan Gaji Dewan Kian Bebani Anggaran

Berdasarkan PP Nomor 18/2017 itu, DIY dengan total APBD 2015 mencapai Rp2,095 triliun dan APBD 2016 mencapai Rp2,2 triliun, berada pada kategori sedang. Setidaknya ada beberapa perubahan signifikan pada komponen pendapatan anggota dewan, di antaranya adalah TKI, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, dan tunjangan reses.

“Kalau yang baru muncul di PP 18/2017 ini adalah tunjangan reses dan tunjangan transportasi. TKI hanya beda perhitungannya saja,” tambah Kepala Bidang Anggaran Belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY Aris Eko, Selasa (8/8/2017)

Terkait hal itu, mantan Anggota DPRD DIY periode 2004-2009 dari Partai Amanat Nasional Nazarudin menyayangkan diterbitkannya PP tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat terkesan melakukan pencitraan saja.

“PP itu menurut saya sangat politis,” tegasnya.

Selain itu, ia beranggapan dengan PP Nomor 37/2006, kesejahteraan anggota dewan sudah cukup tercapai. Terlebih dengan adanya beberapa tunjangan lain yang tidak diatur dalam PP tersebut seperti misalnya tunjangan perumahan.

Itulah sebabnya, pemerintah pusat seharusnya bisa lebih bijak melihat kondisi keuangan daerah, tak terkecuali DIY. Terlebih, dari hasil survei Badan Pusat Statistik, pemerintah DIY memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat untuk menuntaskan persoalan tingginya angka kemiskinan dan angka ketimpangan antar wilayah. “La sekarang kok malah dibebani seperti ini,” keluhnya.