Solo (Espos)–DPRD Kota Solo memberikan 22 rekomendasi kepada Walikota dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tentang adanya tujuh temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan APBD 2008.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD, Jumat (10/7), dengan agenda penyampaian Laporan Panitia Anggaran (Panggar) DPRD tentang hasil pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2008.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Hadir dalam kesempatan itu sejumlah kepala SKPD, sedangkan Walikota Solo diwakilkan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Supradi Kertamenawi. Rekomendasi itu diberikan kepada Dishub, DPP, Dinas Kesehatan Kota (DKK), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Kantor Keuangan.
Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Alqaf Hudaya saat dihubungi Espos, Jumat, seusai mengikuti Paripurna Dewan, mengatakan, ketujuh temuan itu tidak semuanya berasal dari LHP BPK, tetapi ada yang berasal dari hasil pengawasan Dewan di lapangan dan dalama proses pembahasan LPj Pelaksanaan APBD 2008.
Alqaf menyontohkan, seperti adanya pembangunan kios Pasar Legi tanpa melalui perencanaan dan mekanisme APBD.
“Rekomendasi tersebut bukan atas dasar temuan BPK, melainkan atas dasar hasil pembahasan LPj APBD 2008. Dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) agar menyesuaikan pembangunan itu dengan mekanisme yang ada, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu harus ada persetujuan DPRD. Walikota hendaknya menindaklanjuti permasalahan pembangunan Pasar Legi melalui pengendalian lebih intensif dan progresif dengan menugaskan ispektorat,” tegasnya.
Alqaf menambahkan, untuk pengawalan rekomendasi ini diharapkan anggota Dewan yang baru nanti bisa berperan aktif dan bisa bekerja sama dengan Inspektorat.
trh
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
