DPRD BANTUL : Sudah Sebulan Dilantik dan Sudah Terima Gaji, tapi Masih Nganggur

Harianjogja.com, BANTUL—Hampir sebulan dilantik, 45 anggota DPRD Bantul periode 2014-2019 belum juga kerja menyikapi beragam persoalan di masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah.

Mereka masih saja beralasan terhambat urusan pimpinan definitif dan alat kelengkapan Dewan yang belum kelar. Seperti komisi, badan anggaran, badan kehormatan Dewan, badan legislasi dan badan permusyawaratan dewan.

Promosi Antara Tragedi Kanjuruhan dan Hillsborough: Indonesia Susah Belajar

Sekretaris DPRD Bantul Helmi Jamharis mengatakan sampai akhir pekan kemarin belum semua partai menyerahkan nama pimpinan definitif ke Sekwan. “Dari Golkar, Gerindra dan PAN sudah, tinggal PDIP yang belum,” kata Helmi, Sabtu (6/9/2014).

Lambatnya penyerahan nama pimpinan definitif Dewan karena terkait dengan dinamika politik di masing-masing partai. Alhasil, sampai hampir satu bulan dilantik, alkap belum terbentuk padahal Dewan baru masih harus membereskan delapan rancangan peraturan daerah baru.

Di antara raperda yang penting untuk diselesaikan tahun ini yaitu Raperda Perampingan Instansi Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015. “Kalau [dua raperda itu] selesai semua sepertinya sulit,” ujar Helmi.

Setelah alat kelengkapan dewan terbentuk, Dewan tidak serta merta dapat bergerak menyusun raperda karena mesti mengikuti orientasi dan bimbingan terlebih dahulu.

Bila berbagai kegiatan orientasi serta pembentukan alkap selesai September ini, praktis masa kerja Dewan untuk menyelesaikan raperda tinggal tiga bulan.

Ketua sementara DPRD Bantul, Hanung Raharjo, menyatakan lamanya pimpinan definitif terbentuk karena partai tidak segera menyerahkan nama pimpinan definitif.

“PDI Perjuangan keputusannya juga menunggu pusat,” ungkap politikus dari PDIP itu. Hanung pun tidak memungkiri bila selama hampir satu bulan ini seluruh anggota Dewan terpaksa menganggur padahal sudah menerima gaji.