DPRD BANTUL : PJS Bupati Naikkan Tunjangan Anggota DPRD Sebesar Rp2,5 Juta

DPRD Bantul mendapatkan kenaikan tunjangan sebesar mulai Rp2,5 juta

Bisnis.com, BANTUL– Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul Sigit Sapto Rahardjo menaikkan tunjangan perumahan anggota DPRD senilai Rp2,5 juta per bulan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kebijakan kenaikan tunjangan perumahan itu dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) No.64/2015. Tunjangan perumahan DPRD mulai dari anggota hingga ketua naik rata-rata Rp2,5 juta.

Tunjangan perumahan untuk ketua DPRD naik dari Rp4.750.000 per bulan menjadi Rp7.250.000. Tunjangan wakil ketua dewan dari Rp4.500.000 menjadi Rp7.050.000 per bulan. Sedangkan anggota mengalami kenaikan tunjangan dari Rp4.250.000 menjadi Rp6.750.000 per bulan.

Sigit Sapto Rahardjo mengklaim, kenaikan tunjangan itu sudah berdasarkan kajian dan survei. Setelah sebelumnya diajukan oleh DPRD Bantul. “Kami sudah survei di beberapa tempat soal perumahan, kami anggap tunjangan perumahan layak dinaikkan,” kata Sigit Sapto Rahardjo, Minggu (23/8/2015).

Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo mengatakan, selain berdasarkan survei, tunjangan perumahan anggota dewan layak naik, karena selama ini tunjangan tersebut masih di bawah DPRD Kota dan Sleman. “Bantul itu sama Sleman dan Kota tunjangannya masih rendah lo,” kata Hanung.

Selain itu kata dia, keuangan daerah juga memadai untuk menaikkan anggaran tunjangan perumahan. Kalangan anggota dewan menurutnya merasa senang dengan kenaikan tunjangan tersebut. “Saya rasa manusiawi ya kalau tunjangan naik kami senang,” paparnya lagi.

Terpisah, Pegiat Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) Irwan Suryono mengatakan, kenaikan tunjangan penghasilan anggota dewan tersebut tidak sebanding dengan kinerja DPRD Bantul selama ini. Ia menilai kinerja anggota dewan belum maksimal.
“Lihat saja sudah berapa Perda [peraturan daerah] yang mereka hasilkan, juga fungsi pengawasannya tidak maksimal. Banyak kebijakan Pemkab yang luput dari pengawasan dewan,” kritik Irwan.

Daripada anggaran digunakan untuk menaikkan tunjangan dewan, lebih baik dimanfaatkan untuk belanja kepentingan publik. Masyarakat Bantul menurutnya sangat menyayangkan, kenaikan tunjangan di saat daerah masih membutuhkan banyak anggaran seperti pengentasan kemiskinan.