DPRD Bali mencium ada praktik mafia jual beli vaksin

Denpasar–Mencuatnya kasus jual beli vaksin anti rabies (VAR) di Bali membuat kalangan DPRD setempat geram. Mereka mencium ada aroma praktek mafia jual jual beli VAR antara pihak rumah sakit dengan swasta di Bali.

Indikasi ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Ketut Karyasa Adnyana, Kamis (19/11). “Jangan-jangan ada mafia jual beli vaksin di rumah sakit. Di saat masyarakat banyak yang membutuhkan vaksin ada pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan,” kata Karyasa.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dugaan tersebut sangat kuat, karena VAR untuk manusia yang ada di lapangan terlalu cepat habis. Padahal persediaan sangat mencukupi kebutuhan Bali.

“Saya curiga, ada apotek di lingkungan rumah sakit yang mencari keuntungan. Kenapa cepat sekali habis,” ujarnya.

Diketahui, kasus jual beli VAR terjadi di RSU Buleleng. Dua pasien membeli VAR seharga Rp 188 ribu di apotek Giri Putri yang ada di dalam rumah sakit dengan alasan VAR habis. Padahal, sebelumnya pasien telah mendapatkan VAR tahap pertama secara gratis. Pasien kemudian dijanjikan mendapatkan suntikan VAR tahap dua secara gratis. Namun, mereka kecewa karena harus membelinya dengan harga ratusan ribu.

Karyasa menambahkan, sejak Bali ditetapkan sebagai KLB rabies, VAR tidak boleh dijualbelikan ke pihak swasta atau apotek. VAR dari pusat hanya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk didistribusikan ke rumah sakit seluruh kabupaten/kota.

“Kami yakin, tidak sembarangan apotek dibolehkan membeli VAR. Pasti hanya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Kami yakin VAR tidak di jual bebas,” kata Karyasa.

Menurut Karyasa, kecurigaan DPRD Bali adanya indikasi jual beli VAR telah berlangsung lama. Pihaknya pun telah meminta keterangan dari Dinas Kesehatan serta Dinas Peternakan Provinsi Bali terkait indikasi tersebut.

dtc/isw