SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Jakarta [SPFM], DPR yang tidak mau meloloskan anggaran untuk pembangunan Gedung KPK yang baru. Semakin menunjukkan DPR, yang tidak mau ikut dalam mendukung gerakan pemberantasan korupsi. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim di Jakarta Minggu (24/6) mengatakan, pilihan DPR yang menolak untuk menganggarkan itu adalah kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. Sebab untuk mendukung pemberantasan korupsi, diperlukan banyak elemen. Kewenangan yang dimiliki KPK haruslah kuat.

Selain itu, infrastruktur yang mendukung kinerja KPK haruslah bagus. Mulai dari peralatan canggih, SDM serta bangunan fisik. Hifdzil  memprediksi, jika publik akhirnya memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung itu, maka pemerintah dan DPR dipastikan akan malu besar.  Hifdzil juga membantah pembangunan gedung tersebut bakal mubazir.[dtc/hen]

Promosi Ada BDSM di Kasus Pembunuhan Sadis Mahasiswa UMY

Ekspedisi Mudik 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya