DPR: Segera Siapkan Mekanisme Pembayaran Tambahan Kuota BBM

JAKARTA — DPR meminta pemerintah segera menyiapkan mekanisme pembayaran untuk tambahan kuota BBM bersubsidi sebanyak 1,2 juta kiloliter sebelum masa reses pada 14 Desember.

Bobby Adhityo Rizaldi, anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar mengatakan setidaknya minggu depan harus diagendakan rapat kerja dengan Menteri ESDM, BPH Migas, dan juga Pertamina untuk membahas masalah ini.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Bisa saja digelar rapatnya saat masa reses, seperti waktu rapat panja hulu listrik dengan Pak Dahlan [bahas laporan BPK] kemarin itu. Tapi kalau bisa sekarang kenapa ngga?,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Kamis (29/11/2012).

Seperti diketahui, pemerintah segera akan mengajukan tambahan kuota BBM subsidi sebanyak 1,2 juta kiloliter, yang ekivalen dengan tambahan subsidi BBM sebesar Rp6 triliun. Menurut Bobby, tetap perlu ada yang ‘menombok’ pembayaran itu.

“Kalau itu diajukan di APBN-P 2013, tetap Rp6 triliun itu harus ada yang nombok dulu di tahun ini. Apa mau Pertamina yang bayar? Atau dari Menkeu, tapi itu sumbernya dari mana?,” ujarnya.

Sebelum menyetujui tambahan kuota BBM subsidi itu, Bobby mengatakan DPR akan meminta penjelasan pemerintah secara menyeluruh. Selain itu, juga penjelasan dari BPH Migas dan Pertamina. Namun kalau memang 1,2 juta kiloliter ini yang dibutuhkan masyarakat, DPR pasti akan menyetujuinya, seperti yang sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau memang ini kebutuhan riil masyarakat, pasti kita setujui. Tapi pemerintah harus jelaskan kenapa ini bisa terjadi? Kalau memang salah hitung kuota, tim yang menghitungnya bisa diganti. Kalau distribusi BBM-nya bocor, rencana infrastruktur ke depannya apa?,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan awalnya pemerintah memperkirakan kuota BBM tahun ini 45,26 juta kiloliter. Tapi saat mengajukan ke DPR, yang diajukan hanya 44,04 juta kiloliter. Meski demikian, Kemenkeu menyiapkan uang subsidinya hingga 43,5 juta kiloliter.

“Nanti yang 1,2 juta kiloliter ini tetap dari APBN. Tetapi bukan dibayar di 2012, tapi diajukan lagi pada revisi, APBN-P 2013. Jadi yang bayarnya tahun ini hanya yang dari 43,5 ke 44,04 juta kiloliter, itu yang dimainkan dari SAL dan sebagainya. Tapi yang dari 44,04 ke 45,2 juta kiloliter itu yang masuk APBN-P 2013,” jelasnya.

Rudi menjelaskan tambahan kuota 1,2 juta kiloliter diperlukan karena ternyata serangkaian program penghematan BBM subsidi yang digelar pemerintah sejak 1 Juni 2012, tidak maksimal menghasilkan penghematan konsumsi BBM.

Seperti diketahui, pemerintah telah melarang kendaraan dinas pemerintah di Jawa-Bali menggunakan Premium. Pemerintah juga melarang kendaraan yang digunakan di kegiatan pertambangan dan perkebunan menggunakan Premium. Selain itu, program konversi dari BBM ke BBG juga tidak berjalan mulus sehingga pengurangan konsumsi BBM tidak maksimal.