DPR: Presiden Tak Perlu Cuti untuk Ngurusi Partai Demokrat

JAKARTA—Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat berpendapat Presiden SBY tidak perlu mengambil cuti untuk mengurus Partai Demokrat selama keterlibatannya dalam menyelesaikan persoalan internal partai tidak mengganggu tugasnya sebagai kepala negara.

Menurut Martin, hal terpenting dalam manajemen partai dan negara adalah ketegasan Presiden SBY dalam memilah-milah pekerjaannya. SBY, ujarnya, harus bisa membedakan mana saatnya mengurus partai dan kapan harus mengurus negara.

Promosi BRI Group Berangkatkan 12.173 Orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024

Terkait kesibukannya, Martin menyarankan agar SBY mengurangi kegiatan kunjungan ke luar negeri agar bisa lebih fokus mengurus negara. Apalagi, ujarnya, Presiden SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan akan mengandalikan langsung kepemimpinan partai.

Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, mengingat keseriusan SBY untuk membenahi partainya, sebaiknya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengambil cuti.  Apalagi, ujarnya, pada Minggu malam, SBY kembali menyampaikan pidato soal pakta integritas Partai Demokrat.

“Agar lebih fokus menyelesaikan permasalahan partainya SBY lebih baik mengambil cuti. Hal ini dilakukan agar urusan negara dan partai tak campur aduk,” ujarnya. Fadli juga mengingat agar fasilitas negara tidak dipakai untuk kepentingan partai karena hal itu merupakan contoh yang kurang baik dari seorang kepala negara.

Penyampaikan dua kali pidato dalam sepekan, sambung Fadli lagi, menunjukkan prioritas masalah bagi SBY saat ini adalah partainya, bukan rakyat dan negara.

“Waktu umroh pun, doa yang diminta SBY yakni mencari solusi masalah partainya bukan solusi negara. Tentu ini adalah hak Pak SBY sebagai pembina partai,” ujar Fadli. Dia menambahkan  di beberapa negara lain pun, para presiden mengambil cuti untuk urusan lain yang dipikir lebih prioritas.