DPR Persoalkan Posisi Jack Ma Sebagai Penasihat E-Commerce Indonesia

DPR meminta Kominfo menggandeng konsultan dari dalam negeri atau yang tidak terlibat sebagai pelaku bisnis e-commerce di Indonesia.

Solopos.com, JAKARTA – Komisi I DPR mempersoalkan kehadiran Jack Ma sebagai penasihat roadmap e-commerce di Indonesia. Komisi I DPR mengkhawatirkan orang terkaya se-Asia tersebut memiliki kepentingan tersendiri untuk bisnisnya.

Promosi Bukan Mission Impossible, Garuda!

Anggota Komisi I DPR, Meutya Hafid, menyatakan bahwa idealnya penasihat berasal dari dalam negeri.  “Alangkah idealnya penasihat dari dalam negeri misalnya beberapa pelaku bisnis digital lokal. Kami menangkapnya, [Jack Ma] seolah penasihat pemerintah dan kami lebih khawatir pada kepentingan bisnisnya dia,” terang politisi Golkar seperti dilansir Okezone, Senin (28/8/2017).

Posisi Jack Ma sendiri menjadi penasihat yang tak mengikat. Artinya, pendiri Alibaba itu masih bisa menjadi konsultan atau penasihat bagi negara lainnya selain di Indonesia.

Meski begitu, Jack Ma sebagaimana diketahui gencar melakukan ekspansi bisnis di Indonesia dan Asia Tenggara. Wajar jika kekhawatiran akan tergerusnya e-commerce lokal atas asing dikedepankan.

Sebagai gantinya, anggota komisi I DPR itu menyarankan agar Kominfo menggandeng pakar ekonomi digital luar negeri yang tidak memiliki bisnis besar, misalnya dari Silicon Valley yang bukan merupakan pelaku utama.

“Saya yakin Kemkominfo akan protektif. Kalaupun harus mengambil dari luar negeri, tidak usah yang punya bisnis besar. Misalnya dari Silicon Valley, yang bukan pelaku utama,” terangnya.

Dalam rapat antara Komisi I DPR dengan Kominfo, Jack Ma menjadi topik perbincangan yang cukup panas. Senada dengan Meutya Hafid, politikus Partai Demokrat, Syarief Hasan, juga turut mengkritik keras.

“Jack Ma punya bisnis besar di Indonesia. Diangkatnya (Jack Ma) mendegradasi kualitas bangsa dan rakyat Indonesia. Kita tahu banyak pakar-pakar ekonom baik di bidang ekonomi global maupun teknologi banyak berada di Indonesia. Perbedaannya pakar kita tidak melakukan praktik seperti Jack Ma. Menurut hemat saya tidak perlu mengangkat secara permanen,” papar Syarief Hasan, Senin (28/8/2017).

Syarief mengatakan jika pemerintah ingin menimba ilmu dari pakar-pakar ekonom digital di luar negeri bisa melalui seminar. “Yang tahu ekonomi kita, bagaimana mengembangkan dan kekuatan kita ya kita sendiri. Menurut hemat kami itu kurang tepat dan mendegradasi masyarakat kita sendiri,” kata Syarief.

Sementara itu dalam pertemuan dengan Rudiantara di China, Jack mengatakan bahwa kedatangannya ke Indonesia bukan sebagai perusahaan melainkan untuk mengembangkan ekosistem agar UKM masyarakat sub-urban dan wilayah pedesaan mampu memberikan nilai tambah ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Meski begitu kekhawatiran para anggota DPR masih menjadi perbincangan.

Menanggapi hal tersebut, Rudiantara menyatakan bahwa kepentingan nasional adalah hal utama.

“Kepentingan nasional tetap nomor satu. Kedua, narasumbernya akan banyak orang Indonesia karena kita juga harus melihat out looking. Pembuat kebijakan itu tetap menteri kan di perpresnya ada,” jelas menteri yang akrab disapa Chief RA itu.

Tak hanya Jack Ma, CEO Amazon, Jeff Bezos juga disebut-sebut akan menjadi salah satu penasehat roadmap e-commerce. Sayangnya, Chief RA enggan memberikan kepastian. “Nanti lah, tunggu saja,” ujarnya.