SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Jakarta (Solopos.com)–DPR RI menentang rencana pemerintah untuk menghapus subsidi listrik. DPR menganggap subsidi listrik harus tetap diberikan kepada masyarakat.

“Subsidi harus tetap ada, karena rakyat masih membutuhkan. Penghapusan subsidi sangat bertentangan dengan amanat undang-undang,” kata juru bicara Fraksi PDIP Dolfie dalam sidang paripurna mengenai pandangan fraksi atas RAPBN 2012, di Gedung DPR RI, Rabu (25/5/2012).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Selain itu, Dolfie menyatakan PDIP juga mengkritisi rencana program dan kebijakan pemerintah karena dinilai masih belum berpihak pada masyarakat miskin. Menurutnya, hal tersebut tercermin dari masih rendahnya pertumbuhan bidang pertanian dan peternakan.

“Padahal disinilah sentra-sentra masyarakat miskin. Selain itu tekanan harga ditingkat masyarakat, sudah terjadi sejak 2 tahun terakhir ini. Terutama pada harga-harga bahan pokok,” ujarnya.

Dengan demikian, Dolfie menegaskan PDIP mendesak agar APBN 2012 benar-benar menyikapi azas keadilan dan efektifitas anggaran karena selama ini dinilai insentif kinerja bagi pegawai atau remunerasi ternyata belum maksimal menambah pendapatan negara.

“Kami minta ada evaluasi, termasuk BUMN yang selama ini merugi, acara seremonial, pembangunan gedung, perjalanan dinas dan lainnya. Bagaimanapun, yang dijaga adalah subsidi harus tetap ada,” tegasnya.

Dalam RAPBN 2012, pemerintah berencana untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk mengurangi beban subsidi energi. Selain itu, sedang disiapkan upaya membatasi BBM jenis premium agar dapat menekan beban subsidi. Selama periode 2009-2010, pemerintah mengklaim telah mengeluarkan anggaran untuk subsidi lebih dari Rp 200 triliun.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa penghapusan subsidi BBM pada 2014 memang sudah sesuai skema jangka panjang pemberian subsidi oleh pemerintah. Hal inilah yang sempat disampaikan Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo.

Namun, lanjut Bambang, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satunya adalah memberikan subsidi secara tunai sejenis Bantuan Langsung Tunai (BLT).

(detik.com/tiw)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya