JAKARTA—Pembahasan DPR mengenai RUU Intelijen mendekati tahapan akhir. Ada satu klausul baru yang kini mulai menjadi bahan perdebatan, yaitu keinginan DPR terlibat dalam proses pemilihan Ketua BIN dengan diberi wewenang melakukan proses uji kepatutan dan kepantasan.
“Intelijen adalah bukan lembaga pemerintah, bukan lembaga negara. Kalau itu lembaga negara maka harus di fit and proper test kepala BIN oleh DPR. Di UU ini akan mengarah ke situ karena dia tidak akan jadi alat pemerintah,” papar anggota Komisi I DPR dari FPKS, Gamari Sutrisno, di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Menurutnya, DPR sangat ingin mengefektifkan fungsi intelijen. Maka pembahasan UU intelijen diarahkan kepada penguatan BIN sebagai lembaga yang didorong untuk independen.
“DPR dengan inisiatifnya membuat RUU Intelijen. Substansinya sudah diterima sebagian publik untuk warga negaranya. DPR ingin intelijen kita tangguh dan profesional. Harus ada keseimbangan antara kemanan nasional dan hak azazi negara,” tuturnya.
Menurut dia, hal lain yang juga diatur dalam RUU Intelijen adalah peningkatan mutu jajaran BIN. Salah satunya dengan cara pelatihan khusus dan penambahan anggota.
Pengamat intelijen Wawan Purwanto juga punya ide serupa. Namun ia juga mendorong agar koordinasi intelijen dengan aparat keamanan diperketat. Hingga penindakan di lapangan yang cepat dan tidak mengesankan intelijen kecolongan.
“Intelijen fungsinya adalah early warning dan problem solving. Pada prinsipnya intelijen dilarang melakukan eksekusi malah itu pelanggaran, karena itu menjadi ada jeda waktu antara laporan dengan pengambilan keputusan dan perintah di lapangan. Bagaimana mengantisipasi itu semua? Aparat teritorial harus langsung bergerak,” terang Wawan.(dtc)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
