DPR Minta KBRI Diformat Ulang

JAKARTA — Anggota Komisi I DPR, Effendi Choirie menilai sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) perlu diformat ulang guna menghilangkan sikap mental feodal yang tidak berorientasi pelayanan terhadap warga negara.

Pernyataan itu disampaikannya dalam diskusi bertema “Pemerintah Lemah, Maid on Sale di Malaysia” yang diselenggarakan di Kompkes Parlemen, (1/11/2012). Turut menjadi narasumber selain Effendi, Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning serta Direktur Migran Care, Anis Hidayah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Effendi, di antara KBRI yang perlu diformat ulang tersebut termasuk KBRI Malaysia dan Arab Saudi. Pasalnya, di kedua negara tersebut terdapat sebagian besar dari 8 juta TKI yang ada di luar negeri yang tidak mendapat perlindungan KBRI.

Dia menilai di kedua negara, terutama Malaysia, pemerintah Indonesia telah gagal melindungi para TKI karena sikap mental yang tidak berorientasi melayani tersebut. Dia menilai tidak jarang KBRI menututp-nutupi informasi yang dibutuhkan oleh warga negara dan menganggap remeh setiap persoalan yang dihadapi TKI.

“KBRI di luar negeri perlu diformat ulang, baik dari sisi struktur maupun orang-orang yang bermental feodal dalam melayani ki tenaga kerja Indonesia di sana,” ujarnya. Menurut politisi PKB tersebut, aparat pemerintah di KBRI lebih banyak memberikan perhatian kepada tamu Negara yang datang ke negara tersebut ketimbang warga negara Indonesia yang sebagain besar TKI.

Bahkan dia menyebutkan dari 162 TKI yang dipenjara dan terancam hukuman mati, tidak pernah dikunjungi oleh KBRI berdasarkan pemantauan yang dilakukan Komisi I DPR pada 35-25 Oktober lalu. Effendi mendapatkan data sebagian besar TKI yang berada di penjara dihukum karena dituduh tanpa bukti yang jelas. Namun karena tidak ada pengacara yang memberikan bantuan hukum maka mereka terpaksa mendekam di 18 penjara di Malaysia.

Ketua Komisi IX DPR Ribka Ciptaning menilai oknum pemerintah di KBRI selain tidak memberikan layanan yang baik, juga berperan sebagai calo TKI. Ribka menyebutkan praktik percaloan di sejumlah KBRI sudah berlangsung sejak lama tanpa mendapat pengawasan yang ketata dari pemerintah.

“Pemerintah telah gagal melindungi tenaga kerja Indonesia,” ujar Ribka. Bahkan dia menyebutkan sebagian besar TKI di luar negeri tidak mendapat perlindungan asuransi yang memadai.

Sependapat dengan Effendi, Ribka juga meminta pemerintah untuk menata ulang KBRI dengan memberikan layanan khusus kepada TKI.