SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada manajemen PT Freeport Indonesia di Papua agar memerhatikan tuntutan karyawan. Pemerintah juga wajib memfasilitasi dan memediasi antara karyawan dan manajemen. Hal itu dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012 di Komplek DPR, Senin (14/11). Marzuki menambahkan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus (Otsus) termasuk perbaikan tata kelola otsus untuk menyelesaikan masalah lainnya di Papua yakni separatis dan kesenjagan sosial ekonomi dan keadilan. Pasalnya, meski dana otonomi khusus yang telah dikucurkan pemerintah mencapai Rp 30 triliun, namun masyarakat Papua tidak merasa ada peningkatan kesejahteraan karena otonomi khusus tidak berjalan efektif.
Di sisi lain puluhan mahasiswa asal Papua yang menamakan kelompoknya Forum Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat Papua, menggelar unjuk rasa menuntut penghentian pengiriman pasukan TNI-Polri ke Papua. Termasuk pasukan yang sudah lebih dulu didatangkan agar ditarik kembali dari Papua. Dalam orasinya mahasiswa Papua juga meminta pemerintah memperhatikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Serta meminta penyelesaian persoalan di Papua dengan cara persuasif, bukan dengan cara kekerasan. [kcm/dev]