Solopos.com, JAKARTA — Vaksinasi individu dengan skema Gotong Royong dimulai. Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengingatkan dua hal penting terkait jual vaksin yang mulai ditawarkan badan usaha milik negara farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk. itu, Senin (12/7/2021).
Pertama, BUMN dinilai perlu menata fokus. Pasalnya Kementerian tersebut tengah dihadapkan tugas percepatan produksi dan distribusi vaksin program yakni vaksin gratis serta obat-obatan terapi Covid-19.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Meski begitu dia menilai vaksinasi mandiri ini banyak menarik banyak peminat. Situasi ini berpotensi menyegarkan arus kas BUMN Farmasi karena bayar langsung di tempat.
Baca Juga: Australia Siap Bantu Indonesia Kirimkan 2,5 Juta Vaksin Astra Zeneca
Menurut dia, dengan kuota awal di delapan gerai Kimia Farma dan asumsi biaya sesuai ketentuan maksimal, maka uang masuk dari transaksi ini mencapai Rp747 juta per hari. Belum lagi jika jaringan penyedia vaksin berbayar ini ditambah.
“Tentu itu cukup menggiurkan, namun saya minta jangan gara-gara vaksin individu ini, kemudian BUMN farmasi berkurang fokusnya untuk menyediakan vaksin program yang gratis dan obat-obatan terapi yang sangat dibutuhkan rakyat,” katanya dilansir laman resmi DPR, Minggu (11/7/2021).
Oleh karena itu, dia mengingatkan jaringan PT Bio Farma (Persero) maupun Kimia Farma masih memiliki tugas berat lain selain jual vaksin Covid-19 itu.
Baca Juga: Dipakai Luas di Indonesia, Vaksin Sinovac Tak Dipercaya di Singapura
“Bio Farma produksi vaksin gratis. Kimia Farma memproduksi sebagian obat terapi dan distribusi obat terapi Covid-19 dari produsen lain, antara lain ivermectin, oseltamivir, remdesivir, favipirafir yang semuanya butuh fokus dan ketangkasan untuk segera terdistribusi dengan baik ke masyarakat dan merata,” katanya.
Kedua, lanjut Mufti adalah kewajiban Kimia Farma untuk menjaga standar etik tertinggi dalam program vaksinasi berbayar individu.
Jangan Main-Main!
Dia mengingatkan kasus alat tes antigen bekas yang dilakukan oknum Kimia Farma yang telah menghebohkan publik nasional. “Jangan sampai ada lagi pihak Kimia Farma yang bermain-main mengambil keuntungan dalam penyediaan vaksin individu ini,” terangnya.
Mufti juga meminta agar ada standar etik pelayanan yang tidak melukai rasa keadilan di masyarakat. Khusus vaksinasi Gotong Royong, Politisi PDI Perjuangan ini meminta Kimia Farma tidak melakukan layanan di rumah konsumen.
Baca Juga: Kasus Harian Covid-19 Korsel Melonjak, Kambing Hitamnya Indonesia
“Sesuai aturan, vaksinasi Gotong Royong harus di faskes. Kimia Farma jangan kemudian membuat inovasi marketing dengan model seperti homecare, rakyat akan marah kalau melihat ada vaksinasi di rumah-rumah orang kaya. Ini saya ingatkan betul,” jelasnya.
Seperti diketahui, vaksin individu berbayar akan disediakan oleh Kimia Farma mulai Senin (12/7/2021). Pada tahap awal, vaksin dijual di delapan cabang Kimia Farma di Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Bali.
Sesuai keputusan Menteri Kesehatan, harga pembelian vaksin individu tersebut sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif vaksinasi Rp117.910 per pelayanan. Sehingga sekali suntik, konsumen harus membayar Rp439.570.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
