SOLOPOS.COM - Petugas Satlantas Polres Demak melaksanakan operasi penyekatan PPKM Darurat di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa (6/7/2021). Polres Demak secara berkala melakukan operasi penyekatan di sejumlah titik jalan protokol dan pemeriksaan kelengkapan syarat melintas luar kota sesuai aturan PPKM Darurat Jawa-Bali guna menekan lonjakan kasus Covid-19. (Antara-Aji Styawan)

Solopos.com, JAKARTA — Rencana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat menuai polemik. Namun, DPR mendukung perpanjangan PPKM Darurat meskipun ada syaratnya.

Meski demikian, tak sedikit yang mendukung kebijakan tersebut. Anggota DPR Anas Thahir menyatakan mendukung rencana tersebubt dengan catatan pelaksanaan di lapangan harus diperketat agar kebijakan tersebut efektif menekan kasus positif Covid-19.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Jika dalam dua sampai tiga hari ke depan Covid-19 masih terus bertambah, maka PPKM darurat harus diperpanjang dengan melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan secara lebih ketat,” kata Anas Thahir dilansir dari Antara, Rabu (14/7/2021).

Baca Juga: 6 Zodiak Ini Konon Hobi Bergosip di Tempat Kerja

Menurut Anas, pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan yang lebih ekstrem dengan opsi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai Undang-Undang No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 secara ketat dan serentak di Pulau Jawa dan daerah lain.

Anas mendorong penindakan tegas dan tidak tebang pilih agar PPKM Darurat efektif. Salah satu catatan PPKM Darurat hingga berjalan selama sepekan, yakni masih banyak perusahaan nonesensial atau kritikal beroperasi seperti biasa.

“Apabila masih ada perusahaan-perusahaan nonesensial/kritikal tidak taat aturan harus ditertibkan sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Anas.

Alasan Jelas

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Nurhadi juga mendukung perpanjangan PPKM Darurat. Apa pun opsi pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 harus dipikirkan secara matang.

Nurhadi menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terperinci alasan utama perpanjangan PPKM Darurat. “Kami bisa mendukung apa pun kebijakan pemerintah dengan catatan harus dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu, termasuk aspek yang akan timbul atas kebijakan ini. Kita mengawasi kebijakan tersebut,” kata Nurhadi.

Selain itu, dia menilai pemerintah perlu giat menyosialisasikan tujuan PPKM Darurat dan mengingatkan petugas di lapangan agar bertindak tegas. “Harus terukur, jangan ada multitafsir. Saya lihat banyak di daerah masih bingung tentang cara penegakan hukum dari PPKM Darurat,” katanya.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya