JAKARTA — Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan hak interpelasi terkait Kasus Hambalang, sesuai dengan rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan (BAKN).
“Kami sangat mendukung rekomendasi tersebut. Tetapi jangan sampai hak interpelasi digulirkan hanya untuk mendapatkan keuntungan politis dari Presiden, ini berarti hanya kepentingan sesaat semata,” kata Ketua DPP Partai Hanura Akbar Faisal di Jakarta, Jumat (16/11/2012).
Promosi BRI Optimistis Bisnis Remitansi Tumbuh 25% Selama Ramadan dan Lebaran 2024
Anggota Komisi II DPR ini berharap agar setiap anggota DPR menggunakan hak itu dengan benar, tak semata demi keuntungan jangka pendek, kepentingan partai atau elite partai.
“Sekaranglah saatnya DPR kembali mendapatkan legitimasi. Tak lagi kongkalikong dengan Istana,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaefuddin mengaku tidak ada alasan untuk tidak mendukung rekomendasi BAKN DPR.
“Itu usul yang bagus, dan kami akan membicarakannya dalam rapat pleno,” tegas Lukman.
Menurut Lukman, pemerintah harus menjelaskan kepada publik atas semua hal yang terkait proyek Hambalang lewat Hak Bertanya DPR. Dengan begitu pemerintah bisa menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi.
“Tentu pleno FPPP akan segera memutuskannya. Saya mendukung rekomendasi ini,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
