DPR didesak panggil Kapolri terkait rekening gendut PNS

Jakarta [SPFM], Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mendesak DPR segera memanggil Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk menjelaskan ihwal dugaan rekening gendut pegawai negeri sipil (PNS). Lembaga pegiat antikorupsi itu menilai kepolisian tidak memiliki itikad baik untuk menuntaskan kasus tersebut.

Menurut Emerson, lambannya kepolisian dalam merespons setiap laporan yang masuk menandakan lemahnya upaya mereka dalam memberantas korupsi. Padahal data laporan yang masuk merupakan data resmi pemerintah, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen) ataupun melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Emerson menyebutkan dari ratusan laporan yang masuk ke kepolisian soal data korupsi PNS hanya sedikit yang nantinya ditindaklanjuti. Untuk itu, Emerson berharap PPATK serta lembaga lainnya yang menemukan dugaan korupsi bisa langsung melaporkannya ke KPK.

Dugaan korupsi di kalangan PNS kembali menyeruak ke permukaan akhir-akhir ini. Mereka yang seharusnya melayani masyarakat justru diduga melakukan praktek korupsi. Beberapa di antaranya bahkan termasuk kategori PNS muda dengan rekening kekayaan yang mencurigakan. Dirjen Pajak dan PPATK sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian. Namun laporan itu justru dihentikan (SP3).

Kasus terakhir menyangkut dua pegawai Kementerian Keuangan DT dan TH yang diduga terindikasi korupsi. Dalam laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pertengahan 2010 ditemukan bukti bahwa keduanya telah menerima suap lebih dari Rp 500 juta. Keduanya juga ditengarai memiliki rekening mencurigakan dengan total hingga miliaran rupiah.

Sementara itu, Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman saat dikonfirmasi belum bisa memberikan penjelasan. Ia mengaku hingga kini belum menemukan data soal dugaan rekening gendut PNS. [tempo/rda]