Jakarta [SPFM], Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan tidak ada keinginan membawa laporan aliran dana yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke ranah politis. Pramono juga membantah menjadikan anggota badan anggaran dari Fraksi PAN Wa Ode Nurhayati sebagai incaran.
Pramono menjelaskan laporan transaksi keuangan tersebut merupakan permintaan badan kehormatan (BK) DPR. Namun, permintaan BK tidak ditujukan pada laporan transaksi hanya satu anggota DPR. Meski demikian, kebetulan yang baru diserahkan PPATK baru satu nama dan merupakan anggota Banggar DPR.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sebelumnya diberitakan, dugaan tentang adanya anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang terlibat sebagai mafia anggaran mulai diusut. Termasuk keterkaitannya dengan permainan anggaran dalam kasus di Kemenakertrans.
KPK akhirnya memutuskan untuk meminta keterangan empat pemimpin Banggar DPR terkait kasus dugaan suap pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah bidang transmigrasi 19 kabupaten di Kemenakertrans. Menurut Jubir KPK Johan Budi, pihaknya hari ini, Selasa (20/9), berencana meminta keterangan pimpinan Banggar DPR, seperti Melchias Marcus Mekeng (ketua), Mirwan Amir (wakil ketua), Olly Dondokambey (wakil ketua), dan Tamsil Linrung (wakil ketua).
Dikatakan Johan, keempat pemimpin Banggar DPR itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus percobaan suap untuk memuluskan pencairan dana Rp 500 miliar yang telah dianggarkan dalam APBN-P 2011. [MIOL/rda]
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
