Klaten (Espos)–DPD Partai Golkar (PG) Klaten menginstruksikan kepada semua kader partai agar tak lagi menganggap Sunarna sebagai calon bupati Klaten dari partai berlambang pohon beringin itu. Jajaran fraksi PG di DPRD juga diminta kritis menanggapi kebijakan Sunarna yang kini masih menjabat Bupati Klaten.
Instruksi itu disampaikan menyusul pendeklarasian pasangan Sunarna-Hartini yang mendapat rekomendasi DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai kandidat bupati-wakil bupati periode 2010-2015. Dalam waktu dekat, PG membentuk tim advokasi hukum dan HAM serta tim pemantau loyalitas kader untuk mengantisipasi kader yang mbalelo.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Klaten Bidang Pengkajian Hukum dan HAM, Drs Sunarto MHum, dalam jumpa pers di ruang fraksi Partai Golkar, Selasa (25/5), mengatakan, Sunarna dinonaktifkan dari posisinya sebagai Ketua dan keanggotaan Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Klaten periode 2010-2015 dengan SK DPD No KEP-16/GOLKAR II-23/V/2010.
Dengan diputuskannya penonaktifan itu, Sunarna dilarang menggunakan atribut dan lambang Partai Golkar maupun mengatasnamakan Partai Golkar untuk menggerakkan atau memanfaatkan untuk kepentingannya.
rei