Dorong Transparansi, Legislator Usul Data KPM Wonogiri Dibuka

Solopos.com, WONOGIRI – Anggota DPRD Wonogiri, Sunarno, mengusulkan agar data data keluarga penerima manfaat atau KPM dibuka agar transparan. Dengan begitu warga bisa mengawasi dan turut andil secara aktif dalam memberi informasi atau laporan ihwal permasalahan KPM.

Wakil rakyat meminta desa/kelurahan mengumumkan seluruh KPM berdasar jenis program bansos baik melalui RT maupun di papan pengumuman desa/kelurahan. Publikasi data tersebut perlu diperbarui jika ada perubahan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ia meyakini jika mengetahui data KPM, warga akan aktif memberi informasi kepada pihak terkait ketika ada permasalahan. Contohnya, warga bisa memberi tahu bahwa ada warga yang tercatat sebagai KPM termasuk mampu. Apabila ada warga kurang mampu belum menjadi KPM warga bisa menginformasikannya.

Asal Usul Canden Boyolali dari Candi yang Kini Punah

Selain itu jika ada warga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tetapi ternyata tak tercatat sebagai KPM, warga pun dapat segera melapor. Dia menilai kasus seperti yang dihadapi Karni, 60, berlarut-larut karena warga bersangkutan tak mengetahui bahwa dirinya bukan KPM. Sebaliknya, warga tersebut hanya mengetahui dirinya KPM karena memegang KKS.

“Dengan begitu pihak terkait bisa segera memperbaiki,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu saat dihubungi Solopos.com, Jumat (5/6/2020).
Seperti diketahui, Karni, warga Salak RT 002/RW 003, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri merupakan pemegang KKS Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) Kemeterian Sosial (Kemensos), tetapi tak bisa mendapatkan bansos sejak 16 bulan lalu. Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri mengungkap banyak warga menghadapi masalah seperti Karni. Bahkan, persoalan itu disebut terjadi dalam skala nasional.

Data KPM Harus Transparan

Menurut Sunarno, data KPM selama ini terkesan ditutup, sehingga warga tak bisa mengetahui secara detail. Ada warga yang mengeluh kepadanya lantaran saat menanyakan data KPM pihak terkait menjawab berbelit-belit.

Tanpa mengetahui data KPM warga tak bisa maksimal mengontrol dan mengawasi penyaluran bansos. Akibatnya, persoalan muncul setelah bansos terealisasi. Hal itu karena saat itu warga baru mengetahui ada warga mampu yang menerima bansos, warga miskin justru tak menerima, dan masalah lainnya.

“Pengelola data KPM harus transparan biar semua pihak bisa mengontrol,” imbuh Ketua Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa itu.

Pake Software Ini untuk Wujudkan Interior Properti Impianmu

Menanggapi penjelasan Dinsos mengenai penyebab masalah KKS tak bisa digunakan untuk mengambil bansos karena sistem saat terjadi pembersihan data invalid, Sunarno mengatakan kondisi tersebut menunjukkan sistem tata kelola KPM di tingkat pusat bermasalah.

Dia menyebut masalah bukan hanya pada sistem, tetapi pada pendataan di lapangan. Faktanya, tak sedikit warga miskin yang tak tercatat sebagai KPM. Sebaliknya, warga mampu justru menjadi KPM.

Lakukan Verifikasi dan Validasi

Kepala Dinsos Wonogiri, Kurnia Listyarini, menyampaikan warga dapat mengecek data dirinya atau keluarganya tercatat sebagai KPM atau tidak di desa/kelurahan. Dia menyebut warga dapat melapor kepada desa/kelurahan jika ada pemegang KKS bermasalah atau persoalan lainnya. Dia menegaskan proses verifikasi dan validasi data dilaksanakan secara rutin agar bansos tepat sasaran.

“Usulan data penerima bansos berawal dari desa/kelurahan. Di setiap desa/kelurahan ada operator yang memegang kunci data. Makanya beberapa waktu lalu operator lah yang diundang dalam rapat evaluasi realisasi bansos,” kata Kurnia.

Untuk diketahui, program bansos di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni program nasional dan pemerintah daerah (pemda). Program nasional, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), BSP Kemensos (reguler) yang juga dikenal dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Program bansos dari pemda, meliputi BSP provinsi, BSP kabupaten, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari dana desa. Program BST, BSP provinsi, BSP kabupaten, dan BLT dibuat saat terjadi pandemi Covid-19.

Jus Jeruk, Solusi Sehat Mengatasi Sembelit