Dorong Pemeratan Pembangunan, Jateng Butuh Tiga Poros Kawasan Ekonomi

Solopos.com, SOLO — Butuh beberapa upaya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah (Jateng). Salah satunya upaya itu adalah dengan membentuk tiga poros kawasan ekonomi untuk pemerataan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan anggota DPD RI Dapil Jateng, Abdul Kholik, dalam Webinar Outlook Jateng 2023 yang disiarkan di Youtube Espos Live, Rabu (7/12/2022).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Webinar tersebut juga didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng, Bank Jateng, Pertamina Patra Niaga, dan Semen Grobogan tersebut.

Berdasarkan pengamatannya, Jateng butuh pendekatan baru. Menurutnya Jateng butuh tiga poros kawasan ekonomi untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

“Dari temuan kami di lapangan, kami mencoba mengawasi pembangunan Jateng, apakah sudah dalam konteks yang benar untuk kesejahteraan masyarakat Jateng? Apakah hasilnya sudah cukup merata? Kemudian apa kebutuhan untuk akselerasi ke depan?” kata dia.

Baca Juga: Membaca Geliat Ekonomi Jateng dari Tingkat Konsumsi BBM

Ketiga poros yang dimaksud berbasis kolaborasi antar daerah dalam suatu Kawasan, yang meliputi Jateng utara, Jateng selatan dan Jateng timur. Jateng Utara lebih ditujukan untuk kawasan megapolitan, industri manufaktur dan agro maritim. Wilayah yang dimaksud mencakup Pantura.

Jateng Selatan lebih kuat sebagai kawasan agropolitan, wisata, industri manufaktur dan maritim pantai selatan. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan eks Karesidenan Kedu dan Banyumas.

Sedangkan poros Jateng timur sebagai kawasan megapolitan, industri manufaktur dan agro wisata, yang mencakup kawasan Soloraya.

Baca Juga: Investasi Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Jateng

Menurutnya ada beberapa hal yang menjadikan tiga poros ekonomi tersebut harus segera terwujud. Salah satunya pengembangan kawasan merupakan sarana mengurangi kesenjangan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Langkah itu juga dinilai dapat memfokuskan dan mengoptimalkan stakeholder dan pengelolaan sumberdaya dengan inovasi dan dukungan teknologi agar diperoleh nilai tambah.

Selain itu diharapkan akan ada fokus kebijakan untuk penanganan masalah spesifik yang sesuai karakteristik kewilayahan. Serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas pemanfaatan tata ruang sesuai daya dukung secara berkelanjutan.