Dokumen TPF Kasus Munir "Hilang", Pelanggaran Serius Pemerintahan Jokowi

Dokumen TPF kasus Munir “hilang” entah ke mana. Kontras menilai pemerintahan Jokowi melakukan pelanggaran serius.

Solopos.com, JAKARTA — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama Suciwati, istri Munir; meminta pemerintah tidak mengulur waktu untuk mengumumkan hasil penyelidikan tim pencari fakta (TPF) kematian Munir.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam keterangan resmi, Kontras dan Suciwati menyesalkan lambannya respons pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap putusan Komisi Informasi Pusat No. 025/IV/KIP-PS-A/2016. Putusan itu menyatakan dokumen TPF kematian Munir adalah informasi publik yang harus diumumkan.

“Kami menemukan dugaan kelalaian dan ketidakpatuhan hukum di bawah administrasi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintah mengaku tidak memiliki dokumen itu, meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah secara resmi menerimanya pada 24 Juni 2005,” kata Suciwati, Rabu (19/10/2016).

Suciwati menuturkan kelalaian dan ketidakpatuhan itu merupakan pelanggaran serius karena dokumen TPF kematian Munir merupakan hasil dari tim yang dibentuk oleh Presiden. Hal itu juga telah merugikan dirinya yang hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum terkait pengusutan kematian suaminya.

“Perintah Presiden Jokowi kepada Jaksa Agung untuk menemukan dokumen itu sama sekali tidak menjawab persoalan ini, dan tidak menggugurkan kewajibannya, untuk segera mengumumkan hasil rekomendasi TPF kematian Munir,” ujarnya. Baca juga: Presiden ke Jaksa Agung: Cari Dokumen TPF!

Dirinya pun meminta pemerintah menghentikan pernyataan pembelaan diri dan saling melempar tanggung jawab atas kelalaian hilangnya dokumen TPF kematian Munir. Presiden juga diminta untuk memerintahkan, mengawal, serta memastikan seluruh jajarannya menindaklanjuti rekomendasi TPF kematian Munir.