DKR desak bupati alihkan dana hibah

Sukoharjo (Espos)--Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sukoharjo memprihatinkan turunnya belanja langsung kesehatan senilai Rp 4 miliar dibanding tahun sebelumnya. Kondisi itu ditengarai DKR menyebabkan munculnya banyak masalah baru dalam penanganan kesehatan terutama bagi warga miskin.

Ironisnya, menurut DKR dana hibah untuk Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto yang akan habis masa jabatannya ketika pemilihan kepala daerah (Pilkada) 3 Juni nanti malah mengalami peningkatan. Apabila pada tahun sebelumnya dana hibah hanya sekitar Rp 1,25 miliar dalam anggaran perubahan, sekarang ini nominalnya membengkak menjadi Rp 4 miliar.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kondisi demikian menurut DKR harus segera dibenahi oleh Bupati maupun jajarannya termasuk pula DPRD. Oleh karenanya, DKR mendesak dana hibah 2010 tidak digunakan Bupati untuk kepentingannya melainkan untuk mengganti dana kesehatan yang turun.

Demikian ditegaskan Ketua DKR Sukoharjo, Luqman Yudhi kepada Espos, Jumat (2/4).

“Terus terang kami ungkapkan hal ini karena kami prihatin dengan kondisi penanganan kesehatan di Sukoharjo. Bayangkan saja, di akhir tahun jabatan Bupati bukannya penanganan kesehatan menjadi lebih baik namun justru sebaliknya,” ujarnya.

Pada 2009 lalu, Luqman menjelaskan, berdasarkan APBD belanja kesehatan senilai Rp 20 miliar. Lalu pada tahun ini, dananya malah menyusut menjadi Rp 16 miliar lebih.

“Dengan belanja kesehatan senilai Rp 20 miliar, menurut catatan kami masih banyak kebutuhan warga miskin yang tidak bisa dipenuhi. Yang paling terlihat memang jaminan kesehatan masyakarat daerah (Jamkesda) yang sangat minim sehingga selalu kurang, obat hingga asupan gizi untuk anak Balita persediannya yang jauh dari kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Luqman menambahkan, nominal penyusutan belanja langsung kesehatan yang sama dengan nominal hibah bupati sangat menyakitkan warga. “Kami terus terang bingung juga, Bupati kan tidak sampai setengah tahun lagi menjabat. Lalu Rp 4 miliar itu untuk apa? Kami yakin sesudah Pilkada dana itu habis,” ujarnya.

Luqman menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga berencana melakukan dengar pendapat dengan legislatif khususnya Komisi IV.
“Harapan kami, aspirasi ini bisa diterima wakil rakyat sehingga warga miskin tidak lagi kehilangan haknya mendapat pelayanan kesehatan yang layak,” tandas dia.

Sementara itu, Plt Kepala DKK, Agus Prihatmo membenarkan turunnya anggaran kesehatan khususnya pada belanja langsung atau belanja untuk masyarakat.

aps